//
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Soedeson Tandra saat membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah di Ruang Rapat Banggar, Senayan, Jakarta.|Foto : Devi/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Soedeson Tandra menekankan pentingnya dukungan anggaran yang lebih kuat bagi sektor keamanan di Papua. Hal ini ia sampaikan saat membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah di Ruang Rapat Banggar, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Kepada Parlementaria, Soedeson mengatakan perhatian terhadap institusi keamanan perlu diberikan, khususnya bagi Kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Secara khusus, ia menyoroti kebutuhan pembangunan Markas Komando (Mako) Polda di dua provinsi tersebut.
Pasalnya, keberadaan fasilitas kepolisian yang memadai akan membantu pelaksanaan tugas pengamanan sekaligus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat. “Kalau saya, titik pandang saya dari sudut sebagai anggota Komisi III DPR. Program-program yang sangat penting itu pertama di Kepolisian,” ujar Soedeson.
Bagi legislator dapil Papua Tengah itu, Papua merupakan etalase Indonesia di mata dunia sehingga daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan keamanan membutuhkan perhatian yang lebih serius. Ia menilai dukungan anggaran yang memadai akan membantu kepolisian menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara lebih terarah dan terprogram.
Soedeson menjelaskan, hingga kini Papua Tengah dan Papua Barat Daya masih menghadapi keterbatasan sarana pendukung kelembagaan kepolisian. Kondisi tersebut berdampak pada berbagai aspek, mulai dari penempatan personel hingga pembinaan anggota.
“Karena tidak ada Mapolda, perencanaannya juga susah, penempatan personelnya juga susah, pembinaan personel juga susah, penjagaan harkamtibmas juga susah,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur kepolisian di kedua provinsi tersebut. Dengan dukungan tersebut, dirinya berharap keamanan dan ketertiban masyarakat dapat semakin terjaga.
Selain sektor kepolisian, Soedeson juga menyoroti pentingnya penguatan anggaran bagi Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurutnya, ancaman penyalahgunaan narkotika saat ini semakin memprihatinkan dan telah menyasar generasi muda di berbagai daerah.
Pun, ia menilai keterbatasan anggaran yang dimiliki BNN belum sebanding dengan luasnya tugas yang harus dijalankan, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar seperti Papua. “Menurut saya ini sudah darurat narkoba. Karena itu kami meminta perhatian yang sangat besar untuk BNN,” tegasnya.
Terakhir, Soedeson juga mengingatkan pentingnya dukungan anggaran bagi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi. Sebab, tekannya, kebutuhan anggaran diperlukan untuk menunjang pelaksanaan persidangan, pelayanan publik, hingga berbagai tugas kelembagaan lainnya.
Melalui pembahasan RAPBN 2027, dirinya berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang proporsional terhadap kebutuhan lembaga-lembaga yang berperan dalam menjaga keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat, terutama di wilayah Papua. (bit/um)
