Pelayanan Publik

10 artikel dengan tag ini

Komisi II Susun Indikator Bersama terkait Pelayanan Publik, Pengaruhi Tukin Instansi

Politik dan Keamanan7 September 2026

Komisi II Susun Indikator Bersama terkait Pelayanan Publik, Pengaruhi Tukin Instansi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Ombudsman RI untuk menyusun indikator bersama dalam menilai pelayanan publik serta reformasi birokrasi.

7 September 2026

Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak

Politik dan Keamanan7 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 79 pemerintah daerah yang mengalami kekurangan anggaran. Langkah cepat itu dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik.

Percepat Pelayanan Publik, Masa Reses Tidak Jadi Hambatan Bahas Reformulasi Fiskal Daerah

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Percepat Pelayanan Publik, Masa Reses Tidak Jadi Hambatan Bahas Reformulasi Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo menegaskan bahwa pembahasan reformulasi kebijakan fiskal daerah yang dilakukan Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan para kepala daerah pada Kamis (30/7/2026) merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.

Kejelasan Wewenang Gubernur Penting agar Pelayanan kepada Masyarakat Lebih Efektif

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kejelasan Wewenang Gubernur Penting agar Pelayanan kepada Masyarakat Lebih Efektif

PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai masih diperlukan pemahaman yang lebih kuat mengenai kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Menurutnya, kejelasan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik dan koordinasi antarpemerintahan.

Perkuat Kewenangan Gubernur di Daerah Melalui Penyempurnaan Regulasi

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Kewenangan Gubernur di Daerah Melalui Penyempurnaan Regulasi

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi II DPR RI M. Giri Ramanda N. Kiemas menilai penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik di daerah. Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah memperkuat kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat daerah melalui penyempurnaan regulasi.

Legislator Dorong Penguatan Koordinasi Gubernur dan Daerah Agar Layanan Publik Lebih Efektif

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Dorong Penguatan Koordinasi Gubernur dan Daerah Agar Layanan Publik Lebih Efektif

PARLEMENTARIA, Palembang – Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah guna meningkatkan koordinasi pemerintahan dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (22/7/2026).

Pasca Lalu Ahmad Zaini Kena OTT, Legislator Imbau ASN Lombok Barat Tetap Prioritaskan Layanan Publik

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pasca Lalu Ahmad Zaini Kena OTT, Legislator Imbau ASN Lombok Barat Tetap Prioritaskan Layanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk tetap tenang dan fokus menjalankan roda pemerintahan. Ditegaskannya, proses pelayanan publik tidak boleh terganggu pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.

Maruli Minta Kementerian Hukum Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Minta Kementerian Hukum Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan meminta Kementerian Hukum memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia menilai, pemblokiran anggaran yang mencapai Rp1,43 triliun perlu diikuti langkah mitigasi agar berbagai layanan tetap berjalan optimal di tengah masa transisi kelembagaan.

Data Ombudsman Harus Jadi Evaluasi Perbaikan Pelayanan Publik

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Data Ombudsman Harus Jadi Evaluasi Perbaikan Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menilai data Ombudsman RI mengenai tingginya laporan masyarakat di sektor agraria dan administrasi kepegawaian harus menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Aus mengatakan, berdasarkan data Ombudsman RI, sektor agraria masih menjadi substansi laporan masyarakat terbesar pada 2025 dengan 3.154 laporan. Sementara itu, administrasi kepegawaian berada di urutan berikutnya dengan 2.366 laporan.

Komisi II: Anggaran K/L 2027 Harus Tepat Sasaran Demi Perkuat Pelayanan Publik

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II: Anggaran K/L 2027 Harus Tepat Sasaran Demi Perkuat Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-KL) Tahun 2027 menjadi bagian penting dalam penyusunan awal RAPBN 2027, terutama untuk seluruh mitra kerja Komisi II DPR. Pasalnya, tahapan ini merupakan bagian dari siklus pembahasan anggaran yang telah dijadwalkan oleh Badan Anggaran DPR RI.