//
Komisi II Soroti Ketimpangan Layanan Publik di Maluku, Banyak Kasus Maladministrasi
Diterbitkan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima.|Foto: Munchen/jk
PARLEMENTARIA, Ambon — Komisi II DPR RI menyoroti ketimpangan kualitas pelayanan publik yang cukup signifikan di Provinsi Maluku. Pelayanan publik yang ada antara Kota Ambon dan kabupaten lain, dinilai masih ada kesenjangan yang perlu dimitigasi.
Demikian terungkap dalam Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon, Selasa (13/10/2026). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengungkapkan, tingginya capaian layanan di Kota Ambon patut mendapatkan apresiasi, tetapi daerah-daerah penunjang seperti Maluku Tenggara masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan performa yang cukup besar, terutama pada sektor kesehatan.
"Kualitas layanan publik (di Kota) Ambon termasuk yang tertinggi di Maluku. Patut kita apresiasi untuk Kota Ambon. Sementara untuk kabupaten-kabupaten di Maluku, termasuk di Maluku Tenggara perlu peningkatan yang lebih baik, terutama dinas kesehatan untuk meningkatkan layanan," ujar Aria.
Legislator dapil Jateng V ini menegaskan, jurang pemisah kualitas pelayanan publik antardaerah di Maluku menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Ia mendesak instansi terkait segera melakukan analisis dan langkah mitigasi menyeluruh guna mengidentifikasi akar penyebab munculnya perbedaan tingkat pelayanan yang mencolok tersebut, sembari mendorong agar asas pemerataan dapat segera terwujud.
Di Provinsi Maluku, ungkap Aria, Ombudsman mencatat lonjakan laporan masyarakat hingga mencapai 852 laporan—meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya—dengan 557 laporan. Laporan ini menyasar kinerja instansi pemerintah tingkat kabupaten/kota.
"Kebanyakan maladministrasi, itu yang paling dominan. Ada hal dominan lain terkait dengan kurang maksimalnya dalam bidang pelayanan. Bahkan, ada yang tidak memberikan pelayanan sebesar 729 laporan. Sebagian besar itu lahir dari program jemput bola pelayanan publik antara lain di Kepulauan Aru," pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (mh/rdn)
