Ombudsman

15 artikel dengan tag ini

Fauzan Khalid: SOP Kuat Perkuat Kredibilitas Ombudsman

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Fauzan Khalid: SOP Kuat Perkuat Kredibilitas Ombudsman

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terus memperkuat standar operasional prosedur (SOP) internal. Ia juga mendorong ORI segera menyusun konsep standar pelayanan minimal yang dapat menjadi dasar pengukuran kualitas pelayanan publik.

2 Oktober 2026

Praktik Calo dan Biaya Tambahan dalam Pelayanan Pertanahan Bikin Susah Kegiatan Ekonomi

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Praktik Calo dan Biaya Tambahan dalam Pelayanan Pertanahan Bikin Susah Kegiatan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti masih adanya praktik percaloan serta biaya tambahan dalam pelayanan pertanahan. Hal tersebut disampaikan Komarudin saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN RI Provinsi Banten di Serang, Rabu (30/9/2026).

Komisi II Tinjau Pelayanan Kementerian ATR/BPN di Banten, Soroti Kasus Tanah Sitaan

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Tinjau Pelayanan Kementerian ATR/BPN di Banten, Soroti Kasus Tanah Sitaan

PARLEMENTARIA, Serang — Komisi II DPR RI menyoroti kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat serta penyelesaian sengketa tanah. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II ke Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Banten, Serang, Rabu (30/9/2026).

Kasus Sidak Lapas Cibinong Jadi Momentum Pembenahan Pelayanan Publik dan Pemulihan Kepercayaan

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Sidak Lapas Cibinong Jadi Momentum Pembenahan Pelayanan Publik dan Pemulihan Kepercayaan

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mendukung langkah Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelayanan publik, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seperti di Lapas Cibinong lalu. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi momentum pembenahan pelayanan publik sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman.

Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Bisa Cegah Korupsi dan Gratifikasi

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Bisa Cegah Korupsi dan Gratifikasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menilai pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publik dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah potensi korupsi dan gratifikasi. Menurutnya, sejumlah persoalan pelayanan publik di daerah tidak harus selalu diselesaikan melalui proses pidana atau perdata, tetapi dapat dicegah melalui pengawasan dan perbaikan pelayanan.

Usai Sidak Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Jangan Ada Serangan Balik terhadap Ombudsman

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Usai Sidak Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Jangan Ada Serangan Balik terhadap Ombudsman

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mendukung langkah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang melakukan pemeriksaan terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor. Ia mengingatkan agar proses pengawasan Ombudsman tidak diintervensi maupun mendapat tekanan dari pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemeriksaan.

Taufan Pawe: Kita Tunggu Nyali Ombudsman di Daerah Awasi Pelayanan Publik

Politik dan Keamanan30 September 2026

Politik dan Keamanan

Taufan Pawe: Kita Tunggu Nyali Ombudsman di Daerah Awasi Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Keberadaan perwakilan Ombudsman di 38 provinsi dinilai perlu dioptimalkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik hingga tingkat kabupaten/kota. Penguatan tersebut juga perlu didukung sinergi antara Ombudsman di daerah dengan anggota Komisi II DPR RI yang memiliki daerah pemilihan masing-masing.

Kasus Sidak Lapas Cibinong Jadi Momentum Perkuat SOP Pengawasan Ombudsman

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Sidak Lapas Cibinong Jadi Momentum Perkuat SOP Pengawasan Ombudsman

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI meminta temuan pengawasan Ombudsman RI di Lapas Kelas II A Cibinong, Jawa Barat, menjadi momentum untuk memperbaiki pola pengawasan pelayanan publik secara lebih luas. Pengawasan Ombudsman dinilai tidak boleh berhenti pada kasus yang tengah menjadi perhatian publik.

Sidak Ombudsman Jangan Jadi Tren Sesaat, Lanjutkan Awasi Seluruh K/L hingga Pemda

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Sidak Ombudsman Jangan Jadi Tren Sesaat, Lanjutkan Awasi Seluruh K/L hingga Pemda

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kinerja Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik perlu terus diperkuat dan tidak berhenti pada momentum sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Keberanian Ombudsman melakukan pengawasan langsung harus menjadi awal untuk memperluas pengawasan terhadap pelayanan publik di berbagai kementerian, lembaga, dan daerah.

KOMISI II DPR RI - RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN OMBUDSMAN RI

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI II DPR RI - RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN OMBUDSMAN RI

29 September 2026

Menteri Imipas Harus Tindak Tegas Kalapas Cibinong, Buntut Fasilitas Mirip Apartemen

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Menteri Imipas Harus Tindak Tegas Kalapas Cibinong, Buntut Fasilitas Mirip Apartemen

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menindak tegas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Hal ini menyusul adanya fasilitas seperti apartemen yang diduga disediakan untuk warga binaan.

Komisi II Susun Indikator Bersama terkait Pelayanan Publik, Pengaruhi Tukin Instansi

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Susun Indikator Bersama terkait Pelayanan Publik, Pengaruhi Tukin Instansi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Ombudsman RI untuk menyusun indikator bersama dalam menilai pelayanan publik serta reformasi birokrasi.