//
Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah.|Foto: Salju/Mahendra
PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta pemerintah mengevaluasi implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua. Menurutnya, program nasional tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, tingkat ekonomi, serta daya beli masyarakat agar benar-benar memberikan manfaat.
Permintaan itu disampaikannya usai mendengarkan paparan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah, Sabtu (25/7/2026). Sebelumnya, Kanwil Kemenkum Papua menjelaskan bahwa implementasi KDMP di Papua menghadapi sejumlah tantangan.
Dari sembilan layanan yang dirancang dalam KDMP, banyak aspek yang dinilai sulit diterapkan di wilayah pedalaman Papua, salah satunya distribusi LPG 3 kilogram karena banyak kampung belum memiliki akses maupun kebutuhan terhadap layanan tersebut. Menanggapi hal itu, Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai kebijakan nasional tidak bisa diterapkan dengan pendekatan yang sama di seluruh daerah.
"Persoalannya adalah karena Papua ini kan secara geografis jauh dari kota, kemudian secara ekonomi juga belum cukup bisa menaikkan levelnya, dalam taraf model pembelanjaan, kemudian nilai daya beli mereka yang masih belum mampu. Sehingga kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya jadi kurang bermanfaat ketika Koperasi Desa Merah Putih tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Papua," jelas Marinus.
Sebab itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi manfaat program tersebut sebelum implementasinya diperluas di Papua. "Menurut saya, ini pemerintah harus bisa melakukan evaluasi agar penempatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ini, terutama di Papua yang saat ini, harus dievaluasi kebermanfaatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat," ujarnya.
Marinus mengingatkan, pembangunan koperasi tidak boleh berhenti pada penyediaan sarana fisik tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang tersedia.
"Kalau sudah dibangun koperasinya, terus mau diapain? Kan tidak ada yang menikmati, tidak ada yang bisa belanja. Kemudian kita tahu Papua ini kan ada di pinggir-pinggiran. Lalu penghasilan mereka atau pencaharian mereka juga masih mengandalkan pertanian, beternak secara tradisional yang hanya mencukupi untuk kebutuhan-kebutuhan mereka," katanya.
Menurutnya, evaluasi serupa juga perlu dilakukan di sejumlah daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Papua, sehingga anggaran pemerintah dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
"Saya kira Koperasi Desa Merah Putih ini harus bisa dievaluasi sehingga tidak mubazir pembangunannya dan anggarannya bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya. Bukan hanya Papua menurut saya, tapi di beberapa daerah-daerah pinggir yang membutuhkan kajian disesuaikan dengan situasi, kondisi masyarakatnya dan juga letak geografis." pungkas Marinus. (sqa/um)
