Marinus Gea

7 artikel dengan tag ini

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel

Politik dan Keamanan9 Oktober 2026

Marinus Gea Pertanyakan Akurasi Data TKA di Sumsel

PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mempertanyakan kesesuaian data tenaga kerja asing (TKA) dengan kondisi di lapangan di tengah tingginya mobilitas warga negara asing (WNA) dan aktivitas investasi asing di Sumatera Selatan. Ia mendorong pengawasan orang asing diperkuat agar keberadaan dan aktivitas mereka dapat terpantau secara lebih akurat.

9 Oktober 2026

Marinus Gea Dorong Rekrutmen Poltekim-Poltekip Berbasis Kuota Provinsi

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Marinus Gea Dorong Rekrutmen Poltekim-Poltekip Berbasis Kuota Provinsi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendorong sistem penerimaan taruna Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekim dan Poltekip) menggunakan kuota berdasarkan provinsi. Sebab, ia meyakini mekanisme tersebut dapat memperluas pemerataan kesempatan bagi putra-putri dari berbagai daerah untuk mengikuti pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Marinus Gea Dorong Penguatan Koordinasi DKI-Banten Demi Kelayakan Sarana PSBL Harapan Sentosa 4

Politik dan Keamanan25 September 2026

Politik dan Keamanan

Marinus Gea Dorong Penguatan Koordinasi DKI-Banten Demi Kelayakan Sarana PSBL Harapan Sentosa 4

PARLEMENTARIA, Kabupaten Tangerang - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Hak Asasi Manusia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang agar pelayanan bagi penyandang disabilitas mental dapat terpenuhi secara optimal.

Komisi XIII Dorong Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Basis HAM Usai Kunjungi PSBL Harapan Sentosa 4

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dorong Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Basis HAM Usai Kunjungi PSBL Harapan Sentosa 4

PARLEMENTARIA, Kabupaten Tangerang – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menegaskan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental harus mengedepankan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, penyandang disabilitas mental memiliki hak yang sama sebagai manusia dan negara berkewajiban memastikan hak tersebut terpenuhi melalui pelayanan yang layak, manusiawi, dan berkelanjutan.

Marinus Gea Tegas Tolak Pembatasan Layanan Berdasarkan Wilayah Usai Kunjungi Panti Bina Laras

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Marinus Gea Tegas Tolak Pembatasan Layanan Berdasarkan Wilayah Usai Kunjungi Panti Bina Laras

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menyoroti pentingnya pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas mental dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Hal ini disampaikan saat dirinya mengikuti agenda kunjungan spesifik Komisi XIII DPR RI ke Panti Sosial Bina Laras Harapan 4 Sentosa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu, (23/9/2026).

Teknologi Imigrasi Harus Terus Diperbarui untuk Perkuat Deteksi Dini

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Teknologi Imigrasi Harus Terus Diperbarui untuk Perkuat Deteksi Dini

PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi XIII DPR RI mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperbarui dan mengoptimalkan teknologi pengawasan keimigrasian untuk mengantisipasi perkembangan modus pemalsuan dokumen, paspor, visa, hingga kejahatan lintas negara. Pemanfaatan teknologi dinilai harus berjalan beriringan dengan kemampuan petugas dalam membaca dan mengolah data perlintasan.

Marinus Gea: Perlindungan Hukum dan Kode Etik Jadi Kunci Perkuat Profesi Kurator

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Marinus Gea: Perlindungan Hukum dan Kode Etik Jadi Kunci Perkuat Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menilai penguatan profesi kurator perlu ditopang oleh dua hal utama, yakni kepastian perlindungan hukum dalam menjalankan tugas serta kode etik profesi yang berlaku secara nasional. Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan kurator dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan akuntabel.