RUU Profesi Kurator

7 artikel dengan tag ini

Maruli Siahaan: APH Perlu Pahami Kewenangan Kurator Demi Cegah Kriminalisasi

Politik dan Keamanan3 September 2026

Maruli Siahaan: APH Perlu Pahami Kewenangan Kurator Demi Cegah Kriminalisasi

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai pemahaman aparat penegak hukum (APH) terhadap tugas dan kewenangan kurator perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap kurator yang menjalankan tugas sesuai ketentuan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar tindakan kurator dalam proses kepailitan dapat dinilai berdasarkan kewenangan dan batas tanggung jawabnya.

3 September 2026

Yasonna Laoly: Kewenangan Besar Kurator Harus Diimbangi Standar dan Pengawasan Ketat

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Yasonna Laoly: Kewenangan Besar Kurator Harus Diimbangi Standar dan Pengawasan Ketat

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna H. Laoly menilai besarnya kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitur harus diimbangi dengan standar profesi yang seragam, kode etik yang tegas, serta mekanisme pendidikan dan pengawasan yang kuat. Karena itu, RUU Profesi Kurator perlu memastikan setiap kurator memenuhi standar kompetensi dan integritas yang jelas.

Umbu Kabunang Soroti Celah Praktik PKPU dalam Penyusunan RUU Profesi Kurator

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Umbu Kabunang Soroti Celah Praktik PKPU dalam Penyusunan RUU Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga berharap penyusunan RUU Profesi Kurator bisa selaras dengan mekanisme kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurutnya, sinkronisasi pengaturan tersebut penting agar tidak membuka celah penyalahgunaan proses hukum untuk kepentingan tertentu.

Marinus Gea: Perlindungan Hukum dan Kode Etik Jadi Kunci Perkuat Profesi Kurator

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Marinus Gea: Perlindungan Hukum dan Kode Etik Jadi Kunci Perkuat Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menilai penguatan profesi kurator perlu ditopang oleh dua hal utama, yakni kepastian perlindungan hukum dalam menjalankan tugas serta kode etik profesi yang berlaku secara nasional. Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan kurator dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Komisi XIII Dukung Perkuat Perlindungan Hukum bagi Kurator dalam RUU Profesi Kurator

Politik dan Keamanan21 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dukung Perkuat Perlindungan Hukum bagi Kurator dalam RUU Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi XIII DPR RI mendukung penguatan perlindungan hukum bagi kurator dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Kurator. Perlindungan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum kepada kurator dalam menjalankan tugas secara profesional dan beritikad baik, tanpa memberikan kekebalan hukum terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

Minta Kaji Ulang Urgensi RUU Profesi Kurator, Sugiat Santoso Soroti Relevansi UU Kepailitan

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Minta Kaji Ulang Urgensi RUU Profesi Kurator, Sugiat Santoso Soroti Relevansi UU Kepailitan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, meminta berbagai organisasi profesi kurator memberikan masukan yang lebih mendalam terkait penyusunan Rancangan Undang -Undang (RUU) Profesi Kurator. Menurutnya, sebelum membentuk regulasi baru, perlu dikaji terlebih dahulu sejauh mana relevansi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang selama ini menjadi landasan hukum profesi kurator.

Muslim Ayub Dorong Hak Imunitas Kurator Masuk dalam RUU Profesi Kurator

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Muslim Ayub Dorong Hak Imunitas Kurator Masuk dalam RUU Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR Muslim Ayub menegaskan pentingnya pemberian hak imunitas bagi kurator dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator. Menurutnya, perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah kriminalisasi terhadap kurator yang menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang diberikan pengadilan.