Syamsu Rizal Dorong Pemerintah Kendalikan Informasi Konflik Wamena untuk Cegah Hoaks dan Provokasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal meminta pemerintah segera mengendalikan arus informasi terkait konflik antarsuku di Wamena, Papua Pegunungan, guna mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, dan provokasi di media sosial. Pasalnya, pengelolaan informasi yang terpusat dan berimbang sangat penting agar situasi tidak semakin memanas dan berkembang menjadi ancaman terhadap persatuan nasional.

“Kita minta perhatian khusus agar jalur informasi di Wamena dikelola secara komprehensif. Jangan sampai rasa ingin tahu masyarakat justru dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan provokasi melalui media sosial,” ujar Syamsu Rizal saat diwawancarai oleh Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Sebagai informasi, bentrok antarsuku di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, diketahui menyebabkan 13 orang meninggal dunia dan 19 lainnya luka-luka. Konflik yang melibatkan Suku Pirime (Lanny) dan Suku Kurima (Woma) itu dipicu persoalan lama terkait denda adat pascakecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang anggota DPRD Lanny Jaya pada tahun 2024. Bentrokan kemudian meluas ke sejumlah wilayah lain dan memaksa ratusan warga mengungsi.

Ia menilai, salah satu hal yang perlu diantisipasi adalah munculnya narasi yang mengaitkan konflik tersebut dengan kelompok tertentu maupun peristiwa-peristiwa lain yang tidak relevan. Menurutnya, spekulasi semacam itu berpotensi memperkeruh suasana dan memicu eskalasi konflik yang lebih luas.

Maka dari itu, Politisi dari Fraksi PKB itu meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama pemerintah daerah untuk membangun sistem informasi satu pintu agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kalau memungkinkan, informasi dibuat satu pintu. Akun-akun media sosial yang terindikasi menyebarkan provokasi atau informasi yang tidak sesuai fakta harus segera diidentifikasi dan ditangani,” tegasnya.

Selain itu, Syamsu juga mendorong Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk ikut berperan dalam upaya mitigasi, baik melalui pengamanan maupun mediasi antara pihak-pihak yang bertikai. Baginya, konflik yang melibatkan kelompok-kelompok suku dapat dengan cepat meluas karena adanya hubungan afiliasi antarkelompok.

“Intinya adalah bagaimana mengkanalisasi dan melokalisasi konflik ini agar tidak menyebar. Mediasi harus dilakukan secepat mungkin,” ujar Legislator asal Dapil Sulawesi Selatan I.

Mengakhiri pernyataan, ia mengingatkan bahwa konflik Wamena kini telah menjadi perhatian nasional dan harus ditangani secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan situasi dan mendorong langkah-langkah strategis dalam rapat bersama mitra kerja, termasuk Panglima TNI.

“Kita berharap semua pihak menahan diri dan melakukan langkah mitigasi yang komprehensif agar konflik segera mereda dan masyarakat dapat kembali hidup dengan aman dan damai,” pungkasnya. (fa/um)