Netty Dorong Penguatan Program Keluarga untuk Cegah Stunting dan Kehamilan Tidak Diinginkan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai penguatan ketahanan keluarga harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Karena itu, ia menegaskan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar mampu menjalankan berbagai program strategis, mulai dari pencegahan stunting hingga penurunan angka kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy).

Hal tersebut disampaikan Netty usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut Netty, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Kemendukbangga patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan administrasi harus diikuti dengan penguatan kualitas program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Tentu saja hari ini saya tidak cukup puas dengan pencapaian WTP delapan kali yang diperoleh Kemendukbangga. Kita harus terus melakukan akselerasi terhadap penajaman program-program Kemendukbangga, karena kementerian ini memikul amanah yang sangat berat, mulai dari ketahanan keluarga, pengasuhan anak, pendewasaan usia perkawinan, pengasuhan remaja, sampai pembinaan lansia," ujarnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Netty ialah masih tingginya angka unwanted pregnancy. Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi akar persoalan secara lebih komprehensif, baik yang bersumber dari rendahnya literasi kesehatan reproduksi remaja maupun keterbatasan akses pasangan usia subur terhadap alat dan obat kontrasepsi.

"Ini menjadi sinyal keras buat pemerintah bahwa kita tidak boleh main-main dalam mengalokasikan anggaran yang memang dibutuhkan untuk mencegah unwanted pregnancy dan juga mencegah unmet need melalui penyediaan alat dan obat kontrasepsi," tegas Politisi Fraksi PKS tersebut.

Netty mengingatkan, kehamilan yang tidak direncanakan bukan hanya berdampak pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mempengaruhi kualitas pengasuhan, kondisi psikologis keluarga, hingga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. 

“Inilah yang sebetulnya berdampak pada kesehatan ibu dan anak, berdampak secara psikologis pada pengasuhan, berdampak pada ekonomi, kemiskinan semakin tinggi, dan berikutnya adalah dampak pada skala pembangunan nasional. Kita akan kehilangan momentum bahwa Indonesia sedang mendulang bonus demografi yang akan kita siapkan sebagai generasi emas pada tahun 2045,” ujarnya. 

Selain itu, Netty juga meminta pemerintah menjelaskan dampak kebijakan pemblokiran anggaran terhadap pelaksanaan program-program Kemendukbangga. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu berbagai upaya pencegahan stunting yang selama ini dijalankan melalui pembinaan keluarga dan remaja.

“Kalau ini terdampak, berarti ini juga menjadi sebuah pukulan keras. Karena kemendukbangga sampai hari ini meskipun payung hukumnya belum lagi diperbarui, tapi sudah melekat bahwa kemendukbangga punya tugas untuk menyelesaikan persoalan stunting. Dan kalau kita bicara stunting, kita tidak sedang mengobati,” katanya.

Menurutnya, pencegahan stunting tidak cukup dilakukan saat anak telah lahir, tetapi harus dimulai sejak masa remaja melalui edukasi, pendampingan keluarga, hingga penguatan berbagai program pembinaan masyarakat.

Oleh karena itu, Netty menegaskan bahwa tambahan anggaran bagi Kemendukbangga bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan, melainkan investasi strategis dalam membangun keluarga Indonesia yang berkualitas.

"Penambahan anggaran itu bukan hanya kebutuhan kelembagaan, tetapi kebutuhan strategis untuk memastikan ketahanan keluarga Indonesia," pungkasnya. (als/ssb)