WTP

9 artikel dengan tag ini

Anis Byarwati Desak Penguatan Audit Investigatif saat Uji Kelayakan dan Kepatutan BPK

Ekonomi dan Keuangan6 Oktober 2026

Anis Byarwati Desak Penguatan Audit Investigatif saat Uji Kelayakan dan Kepatutan BPK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memperkuat pemeriksaan hingga pada pendalaman audit investigatif apabila ditemukan indikasi kecurangan (fraud) atau potensi kerugian negara. Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada temuan administratif.

6 Oktober 2026

Thoriq Majiddanor: Predikat WTP Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat21 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Thoriq Majiddanor: Predikat WTP Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Kendari - Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti pentingnya melihat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak semata-mata dari sisi administratif, tetapi juga dari dampak nyata pengelolaan keuangan daerah terhadap masyarakat. Menurutnya, capaian WTP perlu diikuti dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Paradoks Pengelolaan Keuangan Sultra: WTP Meningkat, Kerugian Daerah Justru Naik

Ekonomi dan Keuangan19 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Paradoks Pengelolaan Keuangan Sultra: WTP Meningkat, Kerugian Daerah Justru Naik

PARLEMENTARIA, Kendari — Komisi XI DPR RI menyoroti adanya paradoks dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Di satu sisi, capaian administrasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan perbaikan, namun di sisi lain angka kerugian daerah justru mengalami peningkatan.

Pemerintah Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas APBN

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Pemerintah Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dijaga agar tetap sehat, kredibel, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan ekonomi. Pasalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

27 Agustus 2026

WTP Bukan Berarti Tanpa Catatan, Abdul Hadi Minta Kinerja K/L Dibenahi

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

WTP Bukan Berarti Tanpa Catatan, Abdul Hadi Minta Kinerja K/L Dibenahi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 dinilai belum menjadi alasan bagi kementerian/lembaga untuk mengabaikan sejumlah catatan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.

Rokhmat Nilai Opini WTP Cerminkan Tata Kelola Keuangan KLH yang Baik

Industri dan Pembangunan17 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Rokhmat Nilai Opini WTP Cerminkan Tata Kelola Keuangan KLH yang Baik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja kementerian.

Dolfie: WTP Bukan Prestasi, BPKP dan LKPP Harus Tunjukkan Dampak Nyata

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dolfie: WTP Bukan Prestasi, BPKP dan LKPP Harus Tunjukkan Dampak Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi, melainkan standar minimal yang wajib dipenuhi setiap kementerian dan lembaga. Karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diminta tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga menunjukkan dampak nyata dari pelaksanaan tugasnya terhadap kualitas pembangunan nasional.

Syarif Fasha: Opini WTP BIG dan BAPETEN Tak Boleh Tutupi Temuan yang Kerap Berulang

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Syarif Fasha: Opini WTP BIG dan BAPETEN Tak Boleh Tutupi Temuan yang Kerap Berulang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mempertanyakan makna opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama bertahun-tahun rutin disandang Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Ia bahkan mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak lagi memberikan opini tersebut kepada lembaga yang temuannya terus berulang setiap tahun.

Komisi V Ingatkan Kemenhub: Opini WTP Tak Cukup Jamin Tata Kelola

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Ingatkan Kemenhub: Opini WTP Tak Cukup Jamin Tata Kelola

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tata kelola anggaran dan keselamatan transportasi menjadi perhatian utama Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (4/6/2026). Di tengah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali dipertahankan, Komisi V DPR RI menilai perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi tetap harus diperkuat agar temuan substantif tidak terus berulang.