Thoriq Majiddanor: Predikat WTP Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Kendari - Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti pentingnya melihat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak semata-mata dari sisi administratif, tetapi juga dari dampak nyata pengelolaan keuangan daerah terhadap masyarakat. Menurutnya, capaian WTP perlu diikuti dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Thoriq saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XI DPR RI turut mendalami kinerja BPK, termasuk terkait tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan opini laporan keuangan pemerintah daerah.

Dirinya mengungkapkan, dalam praktiknya terdapat kondisi ketika nilai atau jumlah temuan pemeriksaan terlihat menurun, namun nilai kerugian yang ditimbulkan justru mengalami peningkatan. Karena itu, ia menilai perlu ada perspektif yang lebih luas dalam melihat kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kadang memang tindak lanjut WTP ini ada sesuatu hal yang menarik. Kalau kita lihat dari satu sisi lebih dalam, kita memang melihat kadang-kadang di daerah ini nilai temuannya bisa mengecil, tetapi angka kerugiannya ini justru sering naik,” ujar Thoriq kepada Parlementaria.

Ia pun menekankan bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar hasil pemeriksaan BPK tidak berhenti pada ukuran administratif semata. Ia mempertanyakan sejauh mana hasil pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Dengan mengecilnya temuan itu, kadang-kadang apa sih dampak yang bisa dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat apakah itu sudah sesuai,” katanya.

Politisi Fraksi Nasdem tersebut juga menyoroti masih adanya fenomena pengelolaan anggaran di daerah yang dinilai perlu diperbaiki. Salah satunya adalah pola perencanaan belanja yang tidak sepenuhnya didahului dengan kepastian penganggaran.

“Banyak sekali fenomena-fenomena yang hampir di seluruh Indonesia, di pemda-pemda itu kan banyak sesuatu hal yang dianggap digampangin, seperti kadang-kadang belanja dulu yang dipikirkan, tetapi anggarannya tidak ada, baru nanti anggarannya dipikirkan tahun depan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Legislator Dapil Jatim X DPR RI itu menilai hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi BPK untuk terus mengembangkan perspektif pemeriksaan, sehingga opini WTP tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap aspek pengelolaan keuangan, tetapi juga dapat mencerminkan kualitas manfaat penggunaan anggaran bagi masyarakat.

“Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menjadi PR (pekerjaan rumah) dari BPK, bagaimana nanti bisa melihat WTP ini dari sudut pandang lain. Jadi WTP yang dihasilkan nanti benar-benar dirasakan oleh masyarakat dengan sesuatu hal yang kembali ke masyarakat itu juga dengan sangat baik,” tutupnya. (pdt/um)