Mercy Chriesty Barends

12 artikel dengan tag ini

Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Dana Khusus Kepulauan Instrumen untuk Percepat Pembangunan Wilayah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI menggelar rapat Bersama Direktur Jenderal OTDA dan Bina Administrasi Kewilayahan serta Biro Hukum di ruang rapat Komisi XII, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

8 Oktober 2026

Mercy Barends: Kewenangan Asimetris Penting Jawab Tantangan Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends: Kewenangan Asimetris Penting Jawab Tantangan Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Sorong – Ketua Tim Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menegaskan kewenangan asimetris perlu diperkuat dalam RUU Daerah Kepulauan untuk menjawab persoalan rentang kendali pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayah kepulauan.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Penguatan Hak Perempuan, Anak, dan Pemenuhan SPM

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Penguatan Hak Perempuan, Anak, dan Pemenuhan SPM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang berperspektif afirmasi dan keadilan sosial bagi masyarakat kepulauan. Ia menekankan bahwa RUU ini ditargetkan menjadi aturan bersifat lex specialis untuk mengakhiri ketimpangan pembangunan akibat kebijakan yang selama ini dinilai masih berorientasi atau bias daratan.

Perjelas Pembagian Kewenangan Penyidik, Jaksa, dan Pengadilan dalam Perampasan Aset: Jangan Satu Institusi!

Politik dan Keamanan15 September 2026

Politik dan Keamanan

Perjelas Pembagian Kewenangan Penyidik, Jaksa, dan Pengadilan dalam Perampasan Aset: Jangan Satu Institusi!

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus memperkuat mekanisme check and balance dalam setiap tahapan perampasan dan pengelolaan aset. Anggota Komisi III DPR RI Mercy Barends menilai, hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Kepulauan Jangan Sampai Abaikan Perlindungan Lingkungan

Kesejahteraan Rakyat12 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Kepulauan Jangan Sampai Abaikan Perlindungan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Kendari - Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dalam pembangunan daerah kepulauan.

Bahasan RUU Daerah Kepulauan Mengarah Pada Skema Lex Specialis

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahasan RUU Daerah Kepulauan Mengarah Pada Skema Lex Specialis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends mengatakan pembahasan RUU Daerah Kepulauan mengarah pada skema lex specialis sebagai kerangka hukum khusus untuk wilayah kepulauan. Skema ini dinilai paling cocok untuk menjawab ketimpangan layanan dan pembangunan di daerah kepulauan.

Aturan Pengelolaan Laut Dinilai Belum Menjawab Realitas Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Aturan Pengelolaan Laut Dinilai Belum Menjawab Realitas Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Aturan pengelolaan laut dinilai belum sepenuhnya menjawab realitas daerah kepulauan. Keterbatasan kewenangan daerah dan pola pengaturan perizinan kapal menjadi persoalan yang disoroti Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI dalam Rapat dengar pendapat umum bersama pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Pansus Dalami Skema Lex Specialis RUU Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus Dalami Skema Lex Specialis RUU Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI mendalami skema lex specialis sebagai kerangka hukum yang dapat menjawab karakteristik wilayah kepulauan. Pansus juga mengkaji penggunaan teknik omnibus secara selektif untuk menyelaraskan pengaturan mengenai pemerintahan dan pembangunan wilayah kepulauan dengan sejumlah undang-undang terkait.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Formula Transfer ke Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Formula Transfer ke Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perhitungan transfer ke daerah dinilai belum sepenuhnya mencerminkan karakter geografis wilayah kepulauan. Formula yang masih bertumpu pada variabel daratan dan jumlah penduduk dianggap kurang proporsional bagi daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa laut dan memiliki banyak pulau.

Bahas RUU Daerah Kepulauan, Dana Khusus Kepulauan Didorong Jadi Solusi Ketimpangan Fiskal

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Daerah Kepulauan, Dana Khusus Kepulauan Didorong Jadi Solusi Ketimpangan Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Daerah kepulauan membutuhkan skema pendanaan khusus untuk menjawab tingginya biaya pembangunan dan keterbatasan fiskal akibat karakter geografis yang berbeda dengan daerah daratan. Karena itu, Dana Khusus Kepulauan (DKK) didorong masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan sebagai bentuk afirmasi fiskal.

Rumusan Judul hingga Ayat dalam RUU Daerah Kepulauan Fokus untuk Jawab Kebutuhan Masyarakat

Politik dan Keamanan30 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Rumusan Judul hingga Ayat dalam RUU Daerah Kepulauan Fokus untuk Jawab Kebutuhan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang – Ketua Tim Pansus RUU Daerah Kepulauan Mercy Chriesty Barends menerangkan rumusan judul, pasal, hingga ayat dalam RUU tersebut adalah dalam rangka dalam untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat, khususnya yang tinggal di kepulauan.

Kunjungi Bangka Belitung, Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Tingginya Potensi Perikanan Laut

Politik dan Keamanan28 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungi Bangka Belitung, Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Tingginya Potensi Perikanan Laut

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (28/6/2026). Hal ini dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan RUU tersebut.