Cegah Benturan Kepentingan, Mercy Barends Usulkan Lembaga Independen Pengelola Aset Rampasan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mengusulkan pembentukan lembaga independen yang secara khusus bertanggung jawab mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah benturan kepentingan dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga negara yang selama ini terlibat dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, selama ini pengelolaan aset dalam proses penegakan hukum tersebar di sejumlah institusi, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak memunculkan benturan kewenangan maupun kepentingan di antara institusi negara.

“Daripada di kemudian hari terjadi bentrok antarinstansi, terjadi bentrok kepentingan atau vested interest antarberbagai institusi negara ini, maka sebaiknya dibentuk satu lembaga yang sifatnya independen,” ujar Mercy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III dengan para pakar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, lembaga independen tersebut nantinya bertanggung jawab terhadap tata kelola aset hasil perampasan tindak pidana, mulai dari tahap awal hingga pemanfaatannya. Ruang lingkup pengelolaan itu mencakup registrasi atau pencatatan aset, penataan, penilaian, hingga penghitungan nilai aset dengan mempertimbangkan kemungkinan penyusutan atau depresiasi.

Ia menegaskan, pengelolaan aset tidak cukup hanya dilakukan melalui penyimpanan setelah proses perampasan. Aset yang telah dikuasai negara juga perlu ditentukan pemanfaatannya secara tepat agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun menjadi sumber penerimaan negara.

Mercy mencontohkan, aset tertentu dapat dikelola untuk mendukung pelayanan publik, seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, aset lainnya dapat dimanfaatkan sebagai penerimaan negara. Mekanisme pemanfaatan tersebut, menurutnya, perlu diatur lebih terperinci agar pengelolaan aset berlangsung secara transparan dan akuntabel.

“Ini akan kita atur secara lebih detail lagi supaya bisa memastikan bahwa pengelolaan aset tindak pidana ini berjalan secara transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Selain kelembagaan dan mekanisme pemanfaatan, Mercy juga menekankan pentingnya pengawasan melalui sistem pelaporan yang terbuka. Ia menyampaikan bahwa rancangan awal RUU telah memuat ketentuan pelaporan kepada Presiden setiap enam bulan. Namun, dalam pembahasan, muncul masukan agar pelaporan juga disampaikan kepada DPR dan dapat diakses oleh publik.

Menurutnya, DPR perlu memperoleh informasi mengenai pengelolaan aset karena berkaitan dengan keuangan dan aset negara. Masyarakat pun berhak mengetahui jumlah aset yang berhasil dirampas atau dipulihkan setiap tahun, bentuk aset, lokasi penyitaan, hingga bagaimana aset tersebut dikelola. Informasi itu, lanjutnya, juga perlu mencakup aset fisik maupun nonfisik, seperti rekening di bank.

“Rakyat juga harus bisa mengakses, berapa banyak dalam satu tahun aset yang berhasil dirampas atau dipulihkan oleh negara, bentuknya apa saja, di mana saja dirampas, sekarang ditempatkan di mana, dan pengelolaannya seperti apa,” tegasnya.

Mercy berharap pengaturan mengenai lembaga pengelola, mekanisme pemanfaatan, serta sistem pengawasan dan pelaporan dapat dibahas secara mendalam dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Dengan tata kelola yang jelas, aset hasil perampasan diharapkan dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. (fa/rdn)