Korban Investasi Bodong Sulit Pulihkan Kerugian, Legislator Harap RUU Perampasan Aset Jadi Solusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat menjangkau aset pelaku investasi bodong dan penipuan perjalanan ibadah. Menurutnya, regulasi tersebut perlu memberi ruang bagi pemulihan hak korban yang selama ini kerap belum terpenuhi meskipun pelaku telah menjalani proses hukum.

Nasir menjelaskan, salah satu persoalan yang sering dihadapi korban penipuan adalah sulitnya memperoleh kembali kerugian setelah pelaku diproses secara hukum. Dalam sejumlah kasus, aset pelaku telah berpindah atau tersebar sehingga tidak mudah ditelusuri dan dipulihkan. Akibatnya, penghukuman terhadap pelaku tidak selalu diikuti dengan pengembalian hak korban.

“Selama ini memang investasi bodong, kemudian juga penipuan-penipuan terkait dengan misalnya perjalanan-perjalanan ibadah keagamaan. Karena pelakunya kan dihukum, tapi korban tidak mendapatkan harta yang mereka inginkan. Karena asetnya sudah ke mana-mana dan biasanya putusan majelis hakim juga tidak secara tegas,” ujar Nasir saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menilai, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi perampasan aset. Sebab, penegakan hukum terhadap pelaku belum sepenuhnya menjawab kerugian yang dialami masyarakat apabila aset yang berkaitan dengan tindak pidana tidak berhasil dipulihkan untuk memenuhi hak korban.

Nasir juga menyoroti kondisi ketika pelaku lebih memilih menjalani hukuman badan daripada memenuhi kewajiban mengganti kerugian. Situasi tersebut semakin menyulitkan korban untuk memperoleh kembali dana yang telah diserahkan kepada pelaku, terutama dalam perkara penipuan dengan nilai kerugian yang besar.

“Dan kadang pelaku lebih memilih untuk kurungan badan daripada harus mengganti uang, mengganti rugi,” ungkap legislator dari Fraksi PKS itu.

Karena itu, Nasir berharap RUU Perampasan Aset ini dapat menjangkau persoalan tersebut sehingga aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat ditelusuri dan dimanfaatkan untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan. Ia menilai, kemampuan lembaga yang nantinya mengelola aset menjadi salah satu faktor penting agar tujuan tersebut dapat diwujudkan.

“Karena itu sekali lagi undang-undang ini diharapkan bisa menjangkau ke situ. Bisa menjangkau ke situ sehingga kemudian korban yang mengalami penipuan itu bisa mendapatkan kembali haknya,” katanya.

Ia menambahkan, tantangan tersebut perlu menjadi perhatian pihak yang nantinya diberi kewenangan mengelola aset hasil tindak pidana. Pengelolaan aset tidak semestinya hanya berorientasi pada penyitaan atau perampasan, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana hak masyarakat yang menjadi korban dapat dipulihkan.

Nasir berharap, pembahasan RUU Perampasan Aset mendapat dukungan masyarakat agar dapat diselesaikan menjadi undang-undang. Menurutnya, kebutuhan terhadap regulasi tersebut juga berkaitan dengan upaya memperbaiki pemulihan kerugian negara yang selama ini dinilai masih jauh lebih kecil dibandingkan nilai kerugian akibat tindak pidana korupsi.

“Kita sadar bahwa kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara ketika kemudian kasus itu diambil atau disidik atau diusut oleh aparat penegak hukum, pengembaliannya itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan uang yang dirampok oleh para koruptor,” pungkas politisi dari dapil Aceh II itu. (fa/rdn)