UU ITE

4 artikel dengan tag ini

Penyadapan Kepala Negara, Komisi III Singgung Pasal Makar, UU Tipikor, hingga Penggunaan Perppu

Politik dan Keamanan10 November 2026

Penyadapan Kepala Negara, Komisi III Singgung Pasal Makar, UU Tipikor, hingga Penggunaan Perppu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah tokoh politik tidak hanya ditangani menggunakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutnya, penyelidikan kasus yang diduga melibatkan sejumlah oknum di lingkungan Polri tersebut perlu diperluas dengan mempertimbangkan kemungkinan penerapan pasal makar dan ketentuan pidana yang berkaitan dengan keamanan negara.

10 November 2026

Kecam Keras Pencatutan Foto Anak untuk Gay Parenting, Proses Hukum Harus Berjalan Tuntas

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kecam Keras Pencatutan Foto Anak untuk Gay Parenting, Proses Hukum Harus Berjalan Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta dugaan pencatutan foto anak untuk membangun narasi gay parenting diproses secara tuntas, apabila terbukti melanggar hukum.

Penyelesaian Kasus GRIB dan Putri Ahmad Bahar Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Politik dan Keamanan25 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Penyelesaian Kasus GRIB dan Putri Ahmad Bahar Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai penyelesaian kasus yang melibatkan Ormas GRIB dengan putri penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana (33) tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri. Menurutnya, dalam negara hukum semua pihak wajib tunduk pada hukum dan mengedepankan mekanisme hukum yang sah.

Abdullah: Tidak Ada yang Kebal Hukum dalam Kasus Konten Rasis

Politik dan Keamanan11 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Abdullah: Tidak Ada yang Kebal Hukum dalam Kasus Konten Rasis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum dalam kasus tindakan rasis, termasuk apabila pelaku memiliki latar belakang keluarga aparat penegak hukum.