Ratna Juwita Pertanyakan Efektivitas Program Sosial Freeport bagi Kesejahteraan Kolektif Papua

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita mempertanyakan efektivitas program sosial PT Freeport Indonesia yang disebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara kolektif meski telah berjalan puluhan tahun. Pernyataan itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Mengawali pandangannya, Freeport telah memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat Papua, mulai dari program pelayanan kesehatan, ribuan beasiswa pendidikan, hingga pengembangan ekonomi lokal. Walaupun begitu, ungkapnya, pertanyaan besar yang belum terjawab hingga hari ini berupa mengapa rangkaian program tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

"Yang menjadi big question kami sampai dengan hari ini, Pak, kenapa program-program tersebut belum bisa meningkatkan kesejahteraan secara kolektif," kata Ratna.

Tidak henti, Ratna menyoroti bahwa program-program tersebut telah berjalan selama berpuluh tahun, sehingga menurutnya perlu dicari benang merah yang dapat menjadi titik pengungkit (trigger) atau wawasan (insight) agar program-program itu tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat. "Mungkin perlu dicari, Pak Dirut, Pak Tony, apa yang menjadi benang merah yang bisa kita gunakan sebagai clue program-program ini itu bisa berkelanjutan," ujarnya.

Ia menyebut nilai investasi sosial Freeport yang mencapai US$117,1 juta per tahun, dikalikan puluhan tahun pelaksanaan, merupakan angka yang sangat besar, bahkan menurutnya sulit ditandingi oleh anggaran negara sekalipun. "Itu nilai yang sangat besar. Bahkan negara saja saya pikir nggak akan mampu menandingi dana yang sudah dikeluarkan oleh PT Freeport," katanya.

Meski demikian, Ratna mengutip pandangan dua anggota Komisi XII  DPR RI dari daerah pemilihan Papua yang menyebut besaran dana tersebut belum cukup untuk meningkatkan keterampilan (skill) masyarakat setempat. Sebab itu, ia mengingatkan agar Freeport tidak sampai terjebak fenomena yang dikenal sebagai "resource curse" atau kutukan sumber daya alam, di mana daerah kaya sumber daya justru gagal mensejahterakan masyarakatnya.

Maka dari itu, ia menyampaikan isu ini menjadi tantangan yang menurutnya mampu dijawab manajemen Freeport. "Ini adalah sebuah challenge untuk PT Freeport, tapi Pak Dirut beserta dengan jajarannya, mampu. Kita bangun sama-sama lah, Pak," tandas Ratna.

Sebagai informasi, PT Freeport Indonesia melaporkan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mimika mencapai 91,16% dan Produk Domestik Bruto (PDB) Provinsi Papua Tengah sebesar 77,2%. Perusahaan juga mencatat realisasi reklamasi dan rehabilitasi lahan hingga April 2026 seluas 616 hektare di area Grasberg, 2.130 hektare reklamasi mangrove, dan 3.913 hektare rehabilitasi DAS di Jayapura, dari total komitmen penanaman mangrove seluas 10.000 hektare hingga tahun-tahun mendatang. (Ndy/um)