BIG

9 artikel dengan tag ini

Produsen Data Geospasial Harus Diperjelas dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan29 September 2026

Produsen Data Geospasial Harus Diperjelas dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan agar ketentuan mengenai produsen data geospasial dalam RUU tentang Satu Data Indonesia diperjelas. Hal ini untuk memastikan konsistensi antara paparan pemerintah dengan rumusan yang disusun dalam pembahasan RUU tersebut.

29 September 2026

Rokhmat Ardiyan Tekankan Optimalisasi Anggaran BIG dan BAPETEN untuk Pemetaan Tata Ruang dan Keselamatan Radiasi

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Rokhmat Ardiyan Tekankan Optimalisasi Anggaran BIG dan BAPETEN untuk Pemetaan Tata Ruang dan Keselamatan Radiasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 Badan Informasi Geospasial (BIG) sebesar Rp2,46 triliun dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebesar Rp146,05 miliar. Dalam pembahasan anggaran tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menekankan pentingnya optimalisasi anggaran untuk mendukung akurasi data geospasial, perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, serta pengawasan keselamatan radiasi.

Komisi XII Setujui Pagu Anggaran BIG Rp2,46 Triliun dan BAPETEN Rp146 Miliar

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Setujui Pagu Anggaran BIG Rp2,46 Triliun dan BAPETEN Rp146 Miliar

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 Badan Informasi Geospasial (BIG) sebesar Rp2,46 triliun dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebesar Rp146,05 miliar. Persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan penyesuaian anggaran kedua lembaga berdasarkan hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Bambang Patijaya Desak BPK Audit Proyek Pemetaan BIG

Industri dan Pembangunan9 September 2026

Industri dan Pembangunan

Bambang Patijaya Desak BPK Audit Proyek Pemetaan BIG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap proyek pemetaan pada Badan Informasi Geospasial (BIG) yang didanai melalui skema pinjaman Bank Dunia (World Bank). Desakan tersebut mengemuka menyusul adanya indikasi ketidakpatuhan dalam pelaksanaan proyek serta minimnya keterlibatan pelaku usaha geospasial dalam negeri.

Sugeng Suparwoto: Peta BIG Bisa Jadi Kunci Penyaluran Subsidi Jadi Tepat Sasaran

Industri dan Pembangunan9 September 2026

Industri dan Pembangunan

Sugeng Suparwoto: Peta BIG Bisa Jadi Kunci Penyaluran Subsidi Jadi Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, JAKARTA - Komisi XII DPR RI mendorong penguatan peran Badan Informasi Geospasial (BIG) agar peta dasar geospasial nasional tidak hanya dimanfaatkan untuk pemetaan wilayah strategis, tetapi juga diintegrasikan secara konkret untuk efektivitas penyaluran subsidi serta penuntasan kemiskinan. Integrasi peta One Map Policy ini dinilai menjadi fondasi utama untuk menghasilkan data perencanaan pembangunan yang presisi.

Komisi XII Sepakati Pagu BIG Rp2,46 Triliun, Dorong Penguatan Anggaran BAPETEN

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Sepakati Pagu BIG Rp2,46 Triliun, Dorong Penguatan Anggaran BAPETEN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyepakati pagu anggaran Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,46 triliun dan mendorong peningkatan alokasi anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dari sekitar Rp160 miliar menjadi kurang lebih Rp590 miliar. Penguatan anggaran tersebut dinilai penting untuk mendukung fungsi strategis kedua lembaga dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Syarif Fasha: Opini WTP BIG dan BAPETEN Tak Boleh Tutupi Temuan yang Kerap Berulang

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Syarif Fasha: Opini WTP BIG dan BAPETEN Tak Boleh Tutupi Temuan yang Kerap Berulang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mempertanyakan makna opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama bertahun-tahun rutin disandang Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Ia bahkan mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak lagi memberikan opini tersebut kepada lembaga yang temuannya terus berulang setiap tahun.

Syarif Pasha Usul BIG dan BAPETEN "Adu Bosan" Demi Kemenkeu Cepat Buka Blokir Anggaran

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Syarif Pasha Usul BIG dan BAPETEN "Adu Bosan" Demi Kemenkeu Cepat Buka Blokir Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha meminta Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) lebih proaktif menyikapi anggaran yang masih diblokir Kementerian Keuangan. Pasalnya, kedua lembaga tidak cukup hanya menunggu pencairan, tetapi perlu secara rutin menyampaikan surat permohonan agar proses pembukaan blokir segera ditindaklanjuti.

Elpisina Dorong BIG Perkuat Sosialisasi Satu Data Geospasial hingga Daerah

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Elpisina Dorong BIG Perkuat Sosialisasi Satu Data Geospasial hingga Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Elpisina mendorong Badan Informasi Geospasial untuk memperkuat sosialisasi terkait data geospasial dan batas kawasan hutan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, masih banyak kepala daerah dan pemerintah desa yang belum memahami secara jelas batas-batas kawasan hutan maupun area penggunaan lain (APL), sehingga berpotensi menimbulkan persoalan perizinan di daerah.