Komisi XII Sepakati Pagu BIG Rp2,46 Triliun, Dorong Penguatan Anggaran BAPETEN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyepakati pagu anggaran Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,46 triliun dan mendorong peningkatan alokasi anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dari sekitar Rp160 miliar menjadi kurang lebih Rp590 miliar. Penguatan anggaran tersebut dinilai penting untuk mendukung fungsi strategis kedua lembaga dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama BIG dan BAPETEN di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Sugeng menyoroti pentingnya penguatan kapasitas BAPETEN seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi nuklir di sektor kesehatan, pertanian, dan industri. Menurutnya, kapasitas sumber daya manusia dan peralatan pengawasan perlu diperkuat untuk memastikan keselamatan masyarakat.

“Pengawasan itu sangat penting karena pemanfaatan nuklir pada masyarakat semakin luas, baik di dunia pertanian, kesehatan, maupun industri manufaktur. Jangan sampai terjadi lagi kecolongan impor barang tercemar cesium seperti di Serang hanya karena SDM atau peralatan pengawasan kita tidak memadai,” ujar Sugeng.

Ia juga menekankan kesiapan BAPETEN dalam mengawal rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Menurutnya, peningkatan kapasitas pembangkit nuklir harus diikuti dengan kemampuan pengawasan yang memadai, mulai dari pengawasan bahan baku hingga pengelolaan risiko dan limbah nuklir.

“PLTN selain aspek teknikalnya, yang jauh lebih penting adalah aspek pengawasannya. Bagaimana mengawasi bahan baku uranium atau thorium, pencegahan kebocoran reaktor, hingga penyimpanan limbahnya. Pengawasan internasional oleh IAEA memang berjalan baik, tetapi BAPETEN dari sekarang harus meningkatkan kemampuan profesionalitasnya jauh lebih tinggi,” tegas Sugeng.

Di sisi lain, dirinya menilai penguatan anggaran BIG diperlukan karena data geospasial memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah. Data pemetaan yang akurat menjadi salah satu dasar Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), sekaligus mendukung perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, dan perlindungan lahan pertanian produktif.

Menurut Sugeng, integrasi data geospasial dengan data sosial dan kependudukan juga dapat mendukung ketepatan berbagai program pemerintah. Pemetaan wilayah rawan bencana, alih fungsi lahan, hingga kawasan permukiman masyarakat miskin dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan intervensi secara lebih tepat sasaran.

“BIG akan memetakan kawasan potensi bencana seperti daerah rawan longsor, sekaligus memverifikasi alih fungsi lahan sawah produktif. Bahkan, BIG juga akan melakukan geo-tagging pemetaan wilayah pemukiman saudara-saudara kita yang masuk kategori miskin. Jika data geospasial ini diintegrasikan dengan data Kementerian Sosial dan Pemda, maka penyaluran bantuan sosial serta subsidi energi, baik BBM, LPG, maupun listrik, bisa benar-benar tepat sasaran demi menuju kemakmuran dan keadilan rakyat,” jelasnya.

Dalam pembahasan anggaran tersebut, Komisi XII DPR RI menyepakati pagu BIG TA 2027 sebesar Rp2.464.753.706.000. Anggaran itu terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp161.204.987.000 dengan fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup dan Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial sebesar Rp2.303.548.719.000.

Sementara itu, untuk BAPETEN, Komisi XII DPR RI mendorong penambahan alokasi anggaran dari usulan awal sekitar Rp160 miliar menjadi kurang lebih Rp590 miliar. Komisi XII memastikan akan memperjuangkan penguatan anggaran tersebut dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI guna mendukung optimalisasi fungsi pengawasan dan pelayanan publik BAPETEN. (Ndy/um)