Tata Ruang

5 artikel dengan tag ini

Kebijakan Izin Pusat Melangkahi Daerah Picu Sengkarut Tata Ruang dan Banjir di Bali

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Kebijakan Izin Pusat Melangkahi Daerah Picu Sengkarut Tata Ruang dan Banjir di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi II DPR RI membongkar buruknya tata kelola ruang dan perizinan pariwisata di Bali akibat kebijakan izin yang tersentralisasi. Penerbitan izin akomodasi wisata skala besar yang terbit dari pemerintah pusat kerap melangkahi otoritas pemerintah daerah, yang berujung pada tumpang tindih aturan, tergerusnya lahan subak, serta krisis ekologis seperti banjir musiman di kawasan Kuta dan Seminyak.

23 Juli 2026

Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sofwan Dedi menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan tata ruang dan penetapan kawasan hutan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, berbagai persoalan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi menunjukkan perlunya pembaruan regulasi agar tercipta kepastian hukum dan tata kelola kehutanan yang lebih baik.

BKSAP Sebut Ekonomi Daerah Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Sebut Ekonomi Daerah Harus Sejalan dengan Kelestarian Lingkungan

PARLEMENTARIA, Tangerang – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa upaya penguatan ekonomi daerah harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Pembangunan industri, investasi, dan kawasan permukiman dinilai perlu tetap memperhatikan keberlanjutan tata ruang serta keberadaan kawasan resapan air agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Sinkronisasi Tata Ruang Bermasalah, Pemekaran Solo Raya Ancam Alih Fungsi Lahan Sawah

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Sinkronisasi Tata Ruang Bermasalah, Pemekaran Solo Raya Ancam Alih Fungsi Lahan Sawah

PARLEMENTARIA, Karanganyar – Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, guna mengevaluasi tata kelola pertanahan, sinkronisasi tata ruang, serta efektivitas perlindungan lahan pertanian. Kunjungan ini berfokus pada pengawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di tengah masifnya tekanan urbanisasi kawasan aglomerasi Solo Raya.

Perubahan Tata Ruang Tak Terkendali Ancam Masa Depan Ketahanan Pangan

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Perubahan Tata Ruang Tak Terkendali Ancam Masa Depan Ketahanan Pangan

PARLEMENTARIA, Tangerang – Perubahan tata ruang yang dinilai semakin mudah terjadi pascareformasi dinilai berpotensi mengancam kemandirian pemenuhan kebutuhan pokok nasional di masa depan. Alih fungsi lahan pertanian, khususnya di kawasan Pantai Utara (Pantura), disebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.