//
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon dalam Raker bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat terkait Penetapan RKA-K/L TA 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta.|Foto : Jaka/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) TA 2027 sebesar Rp1,33 triliun. Penambahan anggaran ini terus diperjuangkan oleh Komisi XII DPR RI saat dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendatang.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat terkait Penetapan RKA-K/L TA 2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon menyayangkan sektor lingkungan hidup kerap menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Maka dari itu, ia menegaskan alokasi anggaran KLH/BPLH membutuhkan dukungan politik anggaran yang kuat dari parlemen.
"Jadi, saya pikir kita wajib mendorong anggaran ini untuk naik. Tapi kembali lagi pada kondisi ekonomi pemerintah, kita akan coba memperjuangkan penambahan satu triliun lebih ini di Banggar nantinya bersama teman-teman Komisi XII," ujar Donny.
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti lonjakan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian sebesar Rp800 miliar yang didominasi oleh denda dan kompensasi penegakan hukum (Gakkum). Ia mengingatkan agar kementerian agar tidak menggantungkan operasional hanya pada instrumen sanksi.
"Target PNBP yang hampir Rp800 miliar ini memang harus dikejar, instrumen Gakkum dan satgas mesti lebih proaktif turun ke lapangan untuk mengembalikan hak negara. Tapi di samping itu, kementerian jangan hanya bergantung pada pendendaan. Harus ada koordinasi intensif untuk memetakan sumber-sumber PNBP baru yang potensial," tambahnya.
Selain PNBP, Dony menggarisbawahi pentingnya transparansi alokasi program bantuan masyarakat sebesar Rp105,2 miliar agar terdistribusi tepat sasaran mulai dari penyediaan sarana pengolahan sampah dan Program Kampung Iklim (Proklim).
"Kita pantau program-program kemasyarakatan ini agar benar-benar tepat sasaran dan kita awasi sampai ke ujung hasilnya. Anggota Komisi XII akan turun langsung mendampingi di dapil masing-masing untuk memastikan bantuan seperti pengolahan sampah hingga IPAL limbah betul-betul ada faktanya di lapangan," tegasnya.
Berdasarkan Laporan Singkat Raker Komisi XII DPR RI, persetujuan ini mengubah Pagu Indikatif awal KLH/BPLH TA 2027 sebesar Rp1,23 triliun (Rp1.232.292.723.000) menjadi total Pagu Anggaran sebesar Rp2,57 triliun (Rp2.572.046.699.000). Rincian total pagu tersebut terbagi atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,05 triliun, Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp1,09 triliun, serta Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebesar Rp427,51 miliar. (Ndy/um)
