//
Wakil Ketua BKSAP DPR RI sekaligus Ketua Panja DPPI, Ravindra Airlangga saat Kunjungan Kerja ke Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten.|Foto : Prima/Alma
PARLEMENTARIA, Tangerang — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Diplomasi Parlemen untuk Perjanjian Perdagangan Internasional (DPPI), Ravindra Airlangga, menegaskan bahwa Panja DPPI akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih menghalangi produk Indonesia menembus pasar global. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Panja DPPI BKSAP DPR RI ke Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Senin (20/7/2026).
Ravindra menjelaskan, Panja DPPI tengah melakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai bottleneck yang dihadapi pelaku usaha nasional, khususnya petani skala kecil dan pelaku usaha berbasis rakyat, dalam memenuhi persyaratan perdagangan internasional.
"Kami akan melakukan analisis terhadap berbagai bottleneck yang menyebabkan kesulitan bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar luar negeri. Misalnya, bagi smallholder farmer di sektor kopi maupun petani plasma, bagaimana mereka dapat memenuhi standar-standar yang dipersyaratkan di pasar internasional," ujarnya kepada Parlementaria.
Menurutnya, salah satu opsi yang dapat diperjuangkan melalui diplomasi parlemen adalah adanya jalur atau mekanisme khusus bagi petani kecil agar tidak dibebani persyaratan yang sama dengan eksportir berskala besar. Dengan demikian, pelaku usaha kecil tetap memiliki peluang yang setara untuk mengakses pasar global.
"Kita juga ingin mendorong adanya track khusus bagi smallholder farmer sehingga mereka tidak memiliki kendala yang sama dengan eksportir berskala besar. Dengan begitu, petani-petani kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar internasional," jelas Legislator Dapil Jabar V tersebut.
Selain membahas akses perdagangan, Politisi Fraksi Golkar tersebut menilai perjanjian perdagangan internasional juga perlu memberikan pengakuan terhadap potensi sumber daya nonfisik yang dimiliki Indonesia. Ia mencontohkan kekayaan biodiversitas dan ekosistem karbon Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap upaya mitigasi perubahan iklim dunia.
"Produk nonfisik Indonesia seperti biodiversitas dan karbon juga harus mendapatkan pengakuan. Indonesia memiliki ekosistem padang lamun dan mangrove yang berperan besar dalam menyerap karbon dioksida sekaligus menghasilkan oksigen bagi dunia. Potensi ini perlu menjadi nilai tambah yang diakui dalam kerja sama perdagangan internasional," pungkasnya. (pdt/aha)
