//
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Sari
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa kepastian hukum dan tata kelola kebijakan yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor di tengah dinamika pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pasalnya, investor tidak hanya melihat indikator fundamental ekonomi, tetapi juga mencermati konsistensi kebijakan serta kemampuan pemerintah menciptakan iklim usaha yang memberikan rasa aman bagi pelaku ekonomi.
“Yang menjadi sorotan daripada investor itu sebenarnya bagaimana sesungguhnya pemerintah mampu membuat ekosistem kepastian hukum,” ujar Said saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun optimisme pasar. Tanpa adanya jaminan tersebut, jelasnya, persepsi negatif dapat berkembang dan memengaruhi keputusan investasi.
Selain kepastian hukum, Said juga menekankan pentingnya tata kelola kebijakan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus dijalankan secara konsisten dan tetap berorientasi pada program prioritas nasional yang telah ditetapkan Presiden.
“Setiap kebijakan dikelola sedemikian mungkin transparan, akuntabel dan arahnya tetap pada quick win yang memang dicanangkan oleh Presiden,” katanya.
Ia mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan tetap fokus pada agenda prioritas yang telah dirancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, pemerintah dapat menunjukkan konsistensi arah pembangunan yang dibutuhkan oleh pasar.
“Jangan keluar dari quick win, karena itu satu-satunya andalan yang sahih di dalam APBN kita,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Said menilai, ketika kepastian hukum dan tata kelola kebijakan berjalan beriringan, maka optimisme pelaku usaha akan semakin kuat. Kondisi tersebut pada akhirnya akan mendukung stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.
“Kita berharap kepada para pelaku usaha dan investor bahwa kami akan membangun optimisme dengan meminta pemerintah melakukan mitigasi terhadap berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menekankan bahwa menjaga kepercayaan investor merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan koordinasi antarlembaga. Pemerintah pun, tegasnya, perlu memastikan setiap kebijakan yang diterbitkan memiliki arah yang jelas, konsisten, dan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha.
“Investor melihat bagaimana pemerintah mengelola kebijakan dan memberikan kepastian. Karena itu tata kelola yang baik dan kepastian hukum harus terus diperkuat agar optimisme terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga,” pungkas Legislator asal Dapil Jawa Timur XI itu. (fa/um)
