//
Libatkan Masyarakat Lokal, Komisi VII Tekankan Pariwisata Berkelanjutan di Candi Prambanan
Diterbitkan
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim saat Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dengan jajaran Kemenpar, Pemda Kabupaten klaten serta manajemen Taman Wisata Candi (TWC) Klaten, Jawa Tengah.|Foto: Arief/Mahendra
PARLEMENTARIA, Klaten - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pariwisata berkelanjutan. Hal tetsebut disampaikannya saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan jajaran Kemenpar, Pemda Kabupaten klaten serta manajemen Taman Wisata Candi (TWC) Klaten, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026)
Chusnunia menerangkan bahwa Komisi VII DPR ke klaten merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengembangan sektor pariwisata nasional, khususnya di destinasi heritage unggulan yang memiliki nilai strategis baik bagi Indonesia maupun dunia internasional.
Politisi Fraksi PKB ini menekankan bahwa sektor pariwisata memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, sekaligus menjaga kelestarian budaya bangsa.
"Pengembangan pariwisata harus diarahkan pada konsep sustainable tourism yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan,” ujar Chusnunia.
Menurutnya, penerapan konsep tersebut menjadi sangat penting bagi kawasan seperti Candi Prambanan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan ekologis tinggi. "Pengelolaan kawasan harus mampu menjaga kelestarian cagar budaya, mengendalikan dampak lingkungan, mengatur daya dukung kawasan (carrying capacity), serta mengurangi sampah wisata,” terangnya.
Selain itu, Chusnunia juga menambahkan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal secara inklusif agar manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat dirasakan secara luas.
Dalam kesempatan tersebut anggota dapil asal Lampung II, menjelaskan, sebagai situs berkelas dunia, Candi Prambanan membutuhkan tata kelola yang terintegrasi, adaptif, dan kolaboratif.
"Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong pengembangan destinasi wisata heritage yang berkualitas dan berdaya saing global." Jelasnya.
Melalui kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI, Ia berharap penguatan pengawasan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan serta menjaga warisan budaya Indonesia untuk generasi mendatang. (afr/rdn)
