E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan tentang DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|Regulasi|RUU Perampasan Aset|BPIH|Harmonisasi|BPJS Ketenagakerjaan|Anggaran|Pendidikan|RUU Ketenagalistrikan|PHK|Investasi|RUU Penyadapan|SDM
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 62%
Angin: 8 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan tentang DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|Regulasi|RUU Perampasan Aset|BPIH|Harmonisasi|BPJS Ketenagakerjaan|Anggaran|Pendidikan|RUU Ketenagalistrikan|PHK|Investasi|RUU Penyadapan|SDM
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 62%
Angin: 8 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan tentang DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|Regulasi|RUU Perampasan Aset|BPIH|Harmonisasi|BPJS Ketenagakerjaan|Anggaran|Pendidikan|RUU Ketenagalistrikan|PHK|Investasi|RUU Penyadapan|SDM
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 62%
Angin: 8 km/h
/
/
Berita/Industri dan Pembangunan

Sofwan Dedy Ardyanto Minta Pemerintah Perjelas Hubungan KDMP dan BUMDes

Diterbitkan
Minggu, 24 Mei 2026 16.26 WIB
Bagikan:
Sofwan Dedy Ardyanto Minta Pemerintah Perjelas Hubungan KDMP dan BUMDes

Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto. |Foto: Munchen/Mahendra

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, menyoroti berbagai persoalan yang kini menjadi perhatian pemerintah desa, khususnya terkait keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, KDMP belum memiliki kejelasan posisi di tengah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

 

Menurut Sofwan, banyak kepala desa mempertanyakan arah dan mekanisme KDMP, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kebingungan dalam pengelolaan usaha desa. 

Lihat Juga :

Puan Minta Pemerintah dan Masyarakat Berkomitmen Penuhi Hak Anak

Puan Minta Pemerintah dan Masyarakat Berkomitmen Penuhi Hak Anak

Komisi VII Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Antisipasi Polusi Udara Jelang Musim Kemarau

Komisi VII Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Antisipasi Polusi Udara Jelang Musim Kemarau

Karena itu, ia meminta pemerintah segera memberikan penjelasan serta regulasi yang jelas terkait hubungan KDMP dengan BUMDes yang selama ini telah berjalan di desa-desa.

 

“Para kepala desa mempertanyakan masa depan KDMP karena sampai sekarang posisinya dinilai belum jelas di tengah keberadaan BUMDes,” ujar Shofwan dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

 

Selain persoalan KDMP, Sofwan juga menyoroti status aset desa yang hingga kini masih menjadi kendala di lapangan. Menurutnya, banyak pemerintah desa membutuhkan kepastian hukum terkait pengelolaan dan kepemilikan aset agar tidak memicu persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.

 

Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VI itu mendesak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal segera menyusun regulasi yang lebih tegas dan komprehensif. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah desa memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan program pembangunan maupun pengelolaan aset desa.

 

Sofwan menegaskan, kepastian regulasi sangat penting agar desa tidak menjadi pihak yang bingung dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat. 

 

Menurutnya, seluruh kebijakan yang menyangkut desa harus disusun secara sinkron sehingga dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan persoalan baru di tingkat daerah.

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait tata kelola KDMP dan aset desa agar program pembangunan desa dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (rdn)

Berita terkait

Puan Minta Pemerintah dan Masyarakat Berkomitmen Penuhi Hak Anak
Isu Lainnya
Puan Minta Pemerintah dan Masyarakat Berkomitmen Penuhi Hak Anak
Komisi VII Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Antisipasi Polusi Udara Jelang Musim Kemarau
Industri dan Pembangunan
Komisi VII Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Antisipasi Polusi Udara Jelang Musim Kemarau
Sebelum Tutup BUMD yang Rugi, Legislator Minta Pemerintah Identifikasi Penyebab Kerugian
Industri dan Pembangunan
Sebelum Tutup BUMD yang Rugi, Legislator Minta Pemerintah Identifikasi Penyebab Kerugian
Tags:#BUMDes
Sebelumnya

Anjungan Cetak Mandiri Masih Terkendala, Komisi II Apresiasi Percepatan Sertifikat Tanah di Sukoharjo

Selanjutnya

Libatkan Masyarakat Lokal, Komisi VII Tekankan Pariwisata Berkelanjutan di Candi Prambanan

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(989)
  • Industri dan Pembangunan(3442)
  • Isu Lainnya(1028)
  • Kesejahteraan Rakyat(3435)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4204)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Syarat dan Ketentuan Umum

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan tentang DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|Regulasi|RUU Perampasan Aset|BPIH|Harmonisasi|BPJS Ketenagakerjaan|Anggaran|Pendidikan|RUU Ketenagalistrikan|PHK|Investasi|RUU Penyadapan|SDM
Jakarta:
Cerah
30°C
Terasa: 33°C
Lembab: 62%
Angin: 8 km/h