
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri saat memimpin kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Terminal Penumpang, Surabaya, Provinsi Jawa Timur.|Foto: Puntho/Mahendra
PARLEMENTARIA, Surabaya - Komisi XI DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) di Surabaya, Jawa Timur, untuk memantau realisasi dan rencana penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang diberikan Pemerintah kepada PELNI. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan PMN yang diperoleh PELNI ini difokuskan untuk mendukung program peremajaan armada kapal yang telah memasuki akhir masa operasionalnya.
“Tujuan utamanya memang untuk memperbaiki kapal yang sudah habis masa pakainya. Kapal-kapal ini membutuhkan persiapan, mulai dari desain dan tahapan teknis lainnya,” ujar Hanif usai memimpin langsung peninjauan kondisi dan kelaikan Kapal KM Kelimutu bersama PELNI terkait Efektivitas pelaksanaan PMN tunai Tahun 2025 di Terminal Penumpang, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).
Menurut Legislator Fraksi PKB itu, peninjauan tersebut menunjukkan fasilitas dan kualitas pelayanan yang diberikan PT Pelni terus mengalami peningkatan. Sementara dari sisi operasional, nilainya, armada yang saat ini beroperasi masih dalam kondisi layak dan aman untuk melayani masyarakat.
Meski demikian, Hanif mengingatkan bahwa program peremajaan armada tetap menjadi kebutuhan mendesak mengingat usia sejumlah kapal yang sudah cukup tua. Oleh karena itu, dukungan PMN dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi laut nasional.
Terkait progres penggunaan dana PMN, ia menyampaikan bahwa pelaksanaannya sejauh ini masih berjalan sesuai rencana meskipun terdapat sedikit penyesuaian waktu. Dana tersebut direncanakan untuk pengadaan tiga kapal baru.
“Sejauh ini masih sesuai rencana, meskipun terdapat sedikit penyesuaian waktu pelaksanaan. Rencananya akan dilakukan pengadaan tiga kapal baru,” terangnya.
Saat ditanyai oleh Parlementaria terkait kebutuhan ideal armada kapal PELNI sebagai operator pelayaran nasional di negara kepulauan, ia menekankan bahwa kebutuhan tersebut harus didasarkan pada hasil asesmen dan perencanaan perusahaan. “Kami mengikuti apa yang menjadi kebutuhan PELNI. Jika dari hasil asesmen memang diperlukan penambahan kapal, tentu Komisi XI akan memberikan dukungan. Sama seperti ketika Komisi XI memberikan dukungan terhadap program pembaruan kapal Pelni,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, PT PELNI memperoleh PMN Tunai sebesar Rp2,5 triliun yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025. Alokasi tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk memperkuat kapasitas PT PELNI sebagai BUMN strategis yang berperan menjaga konektivitas nasional, mendukung distribusi logistik, serta menyediakan layanan transportasi laut bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan BUMN penerima PMN Tunai APBN Tahun Anggaran 2025 pada 8 Juni 2026.
Melalui peninjauan langsung ke lapangan, Komisi XI DPR ingin memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai realisasi penggunaan dana, progres pelaksanaan program, serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja perusahaan dan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan kunjungan, Komisi XI DPR juga menghadirkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu sebagai representasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan, pengusulan, penetapan, pemantauan, dan evaluasi PMN yang juga dapat memberikan penjelasan yang komprehensif terkait tata kelola, mekanisme pengawasan, serta capaian yang diharapkan dari pemberian PMN kepada PT PELNI.
Menutup kunjungan yang juga dihadiri perwakilan BPI Danantara tersebut, Hanif menegaskan bahwa Komisi XI DPR ingin memastikan PMN yang berasal dari uang rakyat dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan PMN yang diberikan pemerintah benar-benar digunakan sesuai rencana, menghasilkan output yang baik, dan memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat. Karena pada akhirnya Pelni hadir untuk melayani masyarakat,” pungkasnya. (pun/um)