PMN

Andi Yuliani Paris: PMN PELNI Harus Jadi Solusi Buka Akses Transportasi Murah di Indonesia Timur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan pentingnya pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Pihaknya memandang kucuran modal ini sangat dibutuhkan karena PELNI memiliki peran krusial untuk melayani mobilitas masyarakat serta jalur distribusi barang, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

23 Juni 2026

Puteri Komarudin Soroti Kinerja KAI dan Kualitas Kereta Produksi INKA Pasca Kucuran PMN

Puteri Komarudin Soroti Kinerja KAI dan Kualitas Kereta Produksi INKA Pasca Kucuran PMN

PARLEMENTARIA, Banyuwangi – PT Industri Kereta Api (INKA) telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp473 miliar pada tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2025. PMN tersebut digunakan untuk pengembangan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung di pabrik Madiun dan Banyuwangi.

Andi Yuliani Paris: Setiap Kucuran PMN KAI Harus Optimal Demi Kenyamanan Publik

Andi Yuliani Paris: Setiap Kucuran PMN KAI Harus Optimal Demi Kenyamanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengapresiasi terhadap langkah pembenahan pelayanan yang terus diupayakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kendati demikian, pihaknya mengingatkan bahwa setiap kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kenyamanan publik.

Komisi XI Ingatkan Empat BUMN Tekankan Akuntabilitas Usai Evaluasi PMN 2025

Komisi XI Ingatkan Empat BUMN Tekankan Akuntabilitas Usai Evaluasi PMN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI resmi menyepakati dan mengesahkan rancangan kesimpulan terkait evaluasi dan pendalaman Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 untuk empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Empat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Fauzi Amro: PMN Rp6,68 Triliun untuk SMF Efektif Perluas Akses Pekerja Informal Terhadap KPR FLPP

Fauzi Amro: PMN Rp6,68 Triliun untuk SMF Efektif Perluas Akses Pekerja Informal Terhadap KPR FLPP

PARLEMENTARIA, Bantul – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terbukti efektif memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja sektor informal.

Komisi XI Kawal Efektivitas PMN untuk Perkuat Industri Perkeretaapian Nasional

Komisi XI Kawal Efektivitas PMN untuk Perkuat Industri Perkeretaapian Nasional

PARLEMENTARIA, Banyuwangi – Komisi XI DPR RI mengawal efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 kepada PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI). Pengawasan dilakukan untuk memastikan dana yang bersumber dari APBN mampu memperkuat industri perkeretaapian nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Harris Turino Soroti Aksesibilitas dan Keberlanjutan Fiskal Program KPR FLPP

Harris Turino Soroti Aksesibilitas dan Keberlanjutan Fiskal Program KPR FLPP

PARLEMENTARIA, Bantul – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menegaskan pentingnya memastikan rumah subsidi yang dibangun melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tidak hanya terjangkau dari sisi harga, tetapi juga layak huni dan didukung aksesibilitas yang memadai. Hal itu disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI ke Perumahan New Bukit Tentrem, Triwidadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (19/6/2026).

Legislator Evaluasi PMN PELNI untuk Pengadaan 3 Kapal Baru

Legislator Evaluasi PMN PELNI untuk Pengadaan 3 Kapal Baru

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyatakan Komisi XI DPR RI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) yang digunakan untuk pengadaan tiga kapal baru. Pengadaan tersebut diketahui untuk menggantikan armada yang telah berusia lebih dari 40 tahun.

Komisi XI Pastikan PMN PELNI Tepat Sasaran Peremajaan Kapal Perkuat Konektivitas Nasional

Komisi XI Pastikan PMN PELNI Tepat Sasaran Peremajaan Kapal Perkuat Konektivitas Nasional

PARLEMENTARIA, Surabaya - Komisi XI DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) di Surabaya, Jawa Timur, untuk memantau realisasi dan rencana penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang diberikan Pemerintah kepada PELNI. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengingatkan PMN yang diperoleh PELNI ini difokuskan untuk mendukung program peremajaan armada kapal yang telah memasuki akhir masa operasionalnya.

Kardaya Warnika: PMN PELNI Harus Optimal untuk Pelayanan Transportasi Laut Masyarakat

Kardaya Warnika: PMN PELNI Harus Optimal untuk Pelayanan Transportasi Laut Masyarakat

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika menegaskan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengganti kapal-kapal yang telah berusia tua sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut bagi masyarakat.

Komisi XI Pastikan PMN Rp6,68 Triliun untuk KPR FLPP Tepat Sasaran bagi Pekerja Informal

Ekonomi dan Keuangan24 Mei 2026

Komisi XI Pastikan PMN Rp6,68 Triliun untuk KPR FLPP Tepat Sasaran bagi Pekerja Informal

PARLEMENTARIA, Bantul – Komisi XI DPR melakukan agenda Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memantau efektivitas pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan bagi program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), khususnya bagi pekerja sektor informal.

Komisi XI Dukung Ekspansi Global INKA, Demi Industri Kereta Nasional Bersinar