//
Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, saat ditemui oleh Parlementaria usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Alma/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata hingga ke daerah.
Menurut Andi, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 hingga 6,5 persen hanya dapat dicapai apabila program-program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat di tingkat bawah. "Tentu dalam pembahasan APBN 2027 kita ingin pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi sampai kabupaten itu sesuai dengan harapan, yaitu di sekitar 5,8 sampai 6,5 persen. Jadi seluruh APBN ini diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujar Andi saat ditemui oleh Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026)
Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih komprehensif kepada UMKM, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, pemasaran, hingga akses pembiayaan. "Kita berharap program pemerintah itu bisa betul-betul men-support UMKM. Mulai dari technical assistance, bimbingan teknis, inovasi teknologi, marketing sampai permodalan. Permodalan bukan berarti diberikan, tetapi melalui kerja sama dengan perbankan," jelasnya.
Andi juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap implementasi kebijakan pembiayaan UMKM melalui sektor perbankan. Menurutnya, regulasi yang telah diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus benar-benar dijalankan agar akses pembiayaan bagi pelaku UMKM semakin terbuka.
"Peraturan OJK terkait dengan dana dari perbankan untuk UMKM, ini harus diawasi dengan baik bahwa perbankan betul-betul berpihak kepada UMKM. Saya yakin dengan UMKM ini kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," tegasnya.
Selain itu, Andi mendorong agar program pembangunan dari desa menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam RAPBN 2027. Ia menilai pengembangan potensi ekonomi desa melalui dukungan terhadap UMKM dan inovasi teknologi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
"Ada PKPN (Program Kerja Prioritas Nasional) pemerintah yaitu pembangunan dari bawah, dari desa. Ini tentu perlu dievaluasi, apakah perlu kita hidupkan lagi transfer dana ke desa dengan tujuan yang jelas dan terukur, untuk pengembangan UMKM, kemudian untuk inovasi-inovasi teknologi ke bawah yang bisa dikuasai oleh masyarakat. Kemudian masyarakat bisa mengembangkannya untuk program-program ekonomi mereka," pungkasnya. (als/um)
