Jelang 81 Tahun RI, Andi Yuliani Paris: APBN 2027 Harus Prioritaskan Pemerataan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong pemerintah menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan sebagai prioritas dalam penyusunan APBN 2027. Hal itu disampaikannya jelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baginya, usia 81 tahun Indonesia adalah momentum untuk kembali melihat amanat Pembukaan UUD 1945, khususnya cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. “Dua hal yang penting itu harus menjadi prioritas pembangunan di 2027. Kalau kita mengatakan prioritas, itu harus terlihat dalam APBN nantinya, APBN 2027,” ujar Andi saat ditemui oleh Parlementaria.

Salah satu persoalan yang masih perlu mendapat perhatian adalah ketimpangan pembangunan antardaerah. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional cukup baik, capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi seluruh provinsi dan kabupaten.

Berangkat dari kondisi ini, pemerintah perlu melihat pertumbuhan ekonomi hingga tingkat daerah agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada wilayah tertentu. “Pertumbuhan ekonomi kita secara nasional cukup bagus, tapi itu di-support oleh beberapa provinsi. Ada beberapa provinsi mungkin pertumbuhan ekonominya sangat jauh dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Karena itu, Andi meminta program pemerintah yang masih bersifat sentralistik dievaluasi dan diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih merata di berbagai daerah.

Selain pertumbuhan ekonomi, Andi menekankan pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Adanya IPM di setiap kabupaten dan provinsi harus menjadi salah satu perhatian dalam APBN 2027.

Pasalnya, peningkatan IPM tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga partisipasi sekolah dan daya beli masyarakat. Angka putus sekolah yang masih tinggi di sejumlah daerah, kata dia, harus menjadi perhatian pemerintah.

Tidak henti, dirinya juga menyoroti pentingnya pembangunan konektivitas melalui program Instruksi Presiden (Inpres), khususnya untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi. “Konektivitas antara satu wilayah dengan wilayah lain, terutama daerah-daerah terisolir, itu pasti bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menegaskan pihaknya akan mengawal anggaran pemerintah agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara nasional, tetapi juga memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

“DPR tentu akan mengawal anggaran-anggaran pemerintah untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk pertumbuhan ekonomi di tingkat yang lebih kecil, bukan hanya nasional, dan juga daya beli masyarakat,” tandas Politisi Fraksi PAN itu. (bit/um)