//
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, saat ditemui oleh Parlementaria jelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.|Foto: Rizki/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026, selalu menjadi sorotan publik. Sebab, momen tersebut menjadi ruang lembaga-lembaga negara untuk menunjukan akuntabilitas dan kinerjanya sebagai parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Menanggapi dari sisi parlemen, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menjelaskan DPR RI telah menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan baik, khususnya dalam mengawasi kinerja pemerintah. Namun, ia tetap mendorong agar fungsi pengawasan tersebut terus diperkuat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan akuntabel.
“DPR banyak melakukan pengawasan dengan baik, dengan ketat, supaya pemerintah bisa berjalan dan efektif,” kata Darmadi saat ditemui oleh Parlementaria jelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan DPR RI telah menjalankan fungsi legislasi dengan menghasilkan sejumlah undang-undang strategis. Selain itu, terangnya, berbagai regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
"DPR melakukan legislasi, cukup banyak undang-undang yang dibuat. Undang-Undang BUMN lahir, saya lihat ada Undang-Undang P2SK, Undang-Undang PFII, dan begitu banyak undang-undang strategis yang akan datang," ujarnya.
Meski nilai fungsi DPR RI telah berjalan baik, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu berharap pengawasan terhadap pemerintah dapat semakin ditingkatkan. Baginya, penguatan pengawasan menjadi penting di tengah kondisi fiskal pemerintah yang menghadapi keterbatasan ruang anggaran.
"Jadi, fungsi DPR saya pikir dijalankan dengan baik, dan saya berharap DPR lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah," katanya.
Tidak henti, dirinya juga menekankan, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara optimal agar kebijakan fiskal pemerintah tetap terukur dan berkelanjutan. Sebab, jika dibiarkan, ia menilai pengawasan yang lemah bisa berdampak pada peningkatan beban utang negara.
"Karena memang kita dihadapkan pada anggaran yang begitu ketat. Kalau tidak diawasi dengan baik-baik, ya utang akan bertambah terus," pungkas Darmadi. (RR/um)
