Firman Soebagyo Ingatkan Risiko Capital Flight di Tengah Kebijakan Ekonomi Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ekonomi nasional yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan investor. Menurutnya, kebijakan yang tidak disiapkan dengan regulasi matang dapat memicu capital flight atau perpindahan modal ke negara lain.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Firman menilai pembangunan ekonomi nasional tidak dapat hanya mengandalkan postur APBN, sehingga keberadaan sektor swasta dan investasi menjadi elemen penting dalam tata kelola ekonomi nasional.

“Pemerintah harus melihat bahwa negara ini tidak bisa dibangun hanya menggunakan postur APBN yang ada. Oleh karena itu keberadaan private sector dan investasi menjadi bagian penting dalam tata kelola ekonomi nasional,” ujar Firman.

Ia menegaskan, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi perlu dilibatkan dalam setiap kebijakan ekonomi nasional. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada pelaku usaha, melainkan pada lemahnya pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

“Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian semuanya diambil alih,” tegas Politisi Fraksi Golkar tersebut.

Firman juga menyoroti wacana kebijakan ekspor terpusat atau one gate policy. Ia menilai kebijakan tersebut memang bertujuan memperkuat kontrol pemerintah, namun tetap harus diiringi kesiapan regulasi yang kuat agar tidak berdampak buruk terhadap iklim investasi.

Ia mencontohkan Chile sebagai negara yang relatif berhasil menerapkan kebijakan serupa, tetapi dengan kondisi negara yang jauh lebih sederhana dibanding Indonesia. Sebaliknya, ia menyebut Venezuela mengalami kegagalan akibat tata kelola ekonomi yang tidak siap.

“Jangan sampai kebijakan ini kalau tidak disiapkan regulasinya dengan kuat justru menimbulkan capital flight. Karena sektor padat karya, perkebunan sawit, minyak dan gas bumi, itu semua investasi besar yang juga melibatkan sektor perbankan,” jelasnya.

Firman mengingatkan bahwa ketidakpastian kebijakan dapat memengaruhi kepercayaan lembaga keuangan, baik domestik maupun internasional. Ia khawatir kondisi tersebut justru membuat pelaku usaha memindahkan investasinya ke negara lain.

Menurutnya, sektor kelapa sawit menjadi salah satu contoh yang harus dijaga keberlanjutannya. Ia menilai negara lain seperti Malaysia bahkan mulai lebih maju karena memiliki regulasi perlindungan industri sawit yang kuat.

“Kalau tidak hati-hati, justru negara lain yang akan diuntungkan. Sawit bisa saja bergeser ke Malaysia atau bahkan Afrika yang sekarang mulai belajar mengembangkan sawit dari Indonesia,” pungkasnya. (bit/rdn)