sawit

8 artikel dengan tag ini

Pertanyakan Arah SNI Sawit, Chusnunia Chalim: Kepentingan Nasional atau Ekspektasi Eropa?

Industri dan Pembangunan9 September 2026

Pertanyakan Arah SNI Sawit, Chusnunia Chalim: Kepentingan Nasional atau Ekspektasi Eropa?

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Indonesia tidak sekadar menyesuaikan standar sawit nasional dengan tuntutan negara atau kawasan tertentu, khususnya Uni Eropa. Menurutnya, Indonesia perlu membangun standar sawit berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan nasional dan mampu memperkuat daya saing industri sawit dalam jangka panjang.

9 September 2026

Puteri Komarudin Minta PSR Ukur Dampak, Bukan Sekadar Serapan

Ekonomi dan Keuangan9 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Minta PSR Ukur Dampak, Bukan Sekadar Serapan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan melaporkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah diimplementasikan pada 427.935 hektare lahan dengan dana tersalur mencapai Rp13,51 triliun hingga Agustus 2026. Program tersebut telah menjangkau 187.782 pekebun.

9 September 2026

Bambang Patijaya Nilai Program B50 Perkuat Ketahanan Energi dan Hilirisasi Sawit Nasional

Industri dan Pembangunan14 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Bambang Patijaya Nilai Program B50 Perkuat Ketahanan Energi dan Hilirisasi Sawit Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan bahwa program mandatori biodiesel B50 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong hilirisasi industri sawit. Pasalnya, keberhasilan Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 50 persen menjadi capaian monumental yang belum berhasil diwujudkan negara lain.

Firman Soebagyo: Jangan Korbankan Petani Sawit Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Industri dan Pembangunan31 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Firman Soebagyo: Jangan Korbankan Petani Sawit Akibat Kebijakan Ekspor Satu Pintu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ekspor sawit melalui sistem satu pintu yang dijalankan oleh BUMN Danantara Sumber daya Indonesia (DSI).

Firman Soebagyo Dorong Pemerintah Segera Susun UU Khusus Kelapa Sawit

Industri dan Pembangunan10 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Firman Soebagyo Dorong Pemerintah Segera Susun UU Khusus Kelapa Sawit

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah untuk segera menyusun Undang-Undang (UU) khusus perkelapasawitan (lex specialis) demi memperkuat tata kelola sektor sawit nasional. Pasalnya, posisi sawit saat ini sudah menjadi komoditas strategis nasional karena kontribusinya terhadap devisa negara, ketahanan energi melalui program biodiesel, serta penyerapan tenaga kerja bisa dalam jumlah yang besar.

Sawit Perlu Hilirisasi untuk Kedaulatan Pangan

Industri dan Pembangunan24 April 2026

Industri dan Pembangunan

Sawit Perlu Hilirisasi untuk Kedaulatan Pangan

PARLEMENTARIA, Medan - Kunci keberhasilan perkebunan sawit nasional adalah pada integrasi antara sektor hulu dan hilirisasi. Hilirisasi sawit harus segera diwujudkan untuk mencapai muara akhir, yakni kedaulatan pangan yang mandiri. Ini demi memastikan keberlanjutan ekonomi dan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketimpangan Sosial Kerap Muncul dalam Pengelolaan Lahan Sawit

Industri dan Pembangunan24 April 2026

Industri dan Pembangunan

Ketimpangan Sosial Kerap Muncul dalam Pengelolaan Lahan Sawit

PARLEMENTARIA, Medan - BUMN sektor perkebunan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lahan sawit perlu memberi perhatian khusus bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar perkebunan sawit. Penguatan hilirisasi jadi jawaban daripada memperluas lahan sawit di sektor hulu.

Terima Aspirasi Petani Sawit Riau, Legislator Dorong Solusi Berkeadilan

Kesejahteraan Rakyat9 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Terima Aspirasi Petani Sawit Riau, Legislator Dorong Solusi Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Persoalan konflik agraria kembali mengemuka saat aspirasi datang dari petani sawit Kabupaten Kampar, Riau yang terhimpun dalam kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang menghadapi ketidakpastian akibat penetapan kawasan hutan di tempat mereka bermukim oleh PT PSPI. Anggota BAM DPR RI Harris Turino menjelaskan persoalan ini terjadi karena masyarakat telah lebih dahulu tinggal dan beraktivitas sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan.