sawit

4 artikel dengan tag ini

Firman Soebagyo Dorong Pemerintah Segera Susun UU Khusus Kelapa Sawit

Industri dan Pembangunan10 Mei 2026

Firman Soebagyo Dorong Pemerintah Segera Susun UU Khusus Kelapa Sawit

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah untuk segera menyusun Undang-Undang (UU) khusus perkelapasawitan (lex specialis) demi memperkuat tata kelola sektor sawit nasional. Pasalnya, posisi sawit saat ini sudah menjadi komoditas strategis nasional karena kontribusinya terhadap devisa negara, ketahanan energi melalui program biodiesel, serta penyerapan tenaga kerja bisa dalam jumlah yang besar.

10 Mei 2026

Sawit Perlu Hilirisasi untuk Kedaulatan Pangan

Industri dan Pembangunan24 April 2026

Industri dan Pembangunan

Sawit Perlu Hilirisasi untuk Kedaulatan Pangan

PARLEMENTARIA, Medan - Kunci keberhasilan perkebunan sawit nasional adalah pada integrasi antara sektor hulu dan hilirisasi. Hilirisasi sawit harus segera diwujudkan untuk mencapai muara akhir, yakni kedaulatan pangan yang mandiri. Ini demi memastikan keberlanjutan ekonomi dan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketimpangan Sosial Kerap Muncul dalam Pengelolaan Lahan Sawit

Industri dan Pembangunan24 April 2026

Industri dan Pembangunan

Ketimpangan Sosial Kerap Muncul dalam Pengelolaan Lahan Sawit

PARLEMENTARIA, Medan - BUMN sektor perkebunan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lahan sawit perlu memberi perhatian khusus bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar perkebunan sawit. Penguatan hilirisasi jadi jawaban daripada memperluas lahan sawit di sektor hulu.

Terima Aspirasi Petani Sawit Riau, Legislator Dorong Solusi Berkeadilan

Kesejahteraan Rakyat9 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Terima Aspirasi Petani Sawit Riau, Legislator Dorong Solusi Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Persoalan konflik agraria kembali mengemuka saat aspirasi datang dari petani sawit Kabupaten Kampar, Riau yang terhimpun dalam kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang menghadapi ketidakpastian akibat penetapan kawasan hutan di tempat mereka bermukim oleh PT PSPI. Anggota BAM DPR RI Harris Turino menjelaskan persoalan ini terjadi karena masyarakat telah lebih dahulu tinggal dan beraktivitas sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan.