Ketimpangan Sosial Kerap Muncul dalam Pengelolaan Lahan Sawit

PARLEMENTARIA, Medan - BUMN sektor perkebunan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lahan sawit perlu memberi perhatian khusus bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar perkebunan sawit. Penguatan hilirisasi jadi jawaban daripada memperluas lahan sawit di sektor hulu.

Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono mengemukakan hal tersebut kepada Parlementaria, usai mengikuti pertemuan dengan otoritas BUMN sektor perkebunan di Kantor Regional I PTPN IV, Medan, Sumatra Utara. Ia mengungkapkan, dalam kasus di Rokan Hulu, Riau, ada ketimpangan sosial pada pengelolaan perkebunan sawit. Penanaman sawit di wilayah tersebut cenderung mengabaikan keberadaan masyarakat lokal.

"Mulai tahun 1995 ada penanaman yang tidak melibatkan masyarakat. Seakan-akan masyarakat yang punya tanah ulayat tidak dilibatkan. Masyarakat hanya jadi penonton. Mestinya mereka ikut berperan di situ. Jadi ini PR yang harus kita selesaikan ke depan, sehingga masyarakat berperan," ujar Budi, di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4/2026).

Budi mendesak entitas bisnis seperti Agrinas Palma Nusantara dan PTPN untuk beralih fokus dari sekadar perluasan lahan di sektor hulu menuju penguatan hilirisasi. Ia menekankan bahwa tanpa ada pengolahan produk turunan, nilai tambah dari komoditas sawit tidak akan dirasakan secara maksimal oleh daerah.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, mengusulkan pembentukan direktorat khusus hilirisasi. "Kita inginkakan di Agrinas maupun PTPN ada unit atau direktorat hilirisasi dan diversifikasi. Tidak hanya bicara memperluas hulunya," pungkasnya. (mh/rdn)