PNS

9 artikel dengan tag ini

Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Komisi II: Rp23 Triliun untuk PPPK Daerah, Buka Opsi CPNS di 2027

PARLEMENTARIA, Padang – Usulan DPR RI agar pemerintah pusat mengambil alih beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, akhirnya mendapat kepastian anggaran. Melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah, sebesar Rp23 triliun dialokasikan dalam APBN 2027 untuk membiayai gaji PPPK yang selama ini menjadi beban pemerintah daerah.

7 Oktober 2026

Komisi X Soroti Akses KIP Kuliah bagi Anak PNS, Aspirasi Dibawa ke Kementerian

Kesejahteraan Rakyat3 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Soroti Akses KIP Kuliah bagi Anak PNS, Aspirasi Dibawa ke Kementerian

PARLEMENTARIA, Surabaya — Komisi X DPR RI akan membawa aspirasi terkait akses KIP Kuliah bagi mahasiswa yang memiliki orang tua berstatus PNS ke rapat dengar pendapat bersama kementerian terkait. Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mengatakan, meskipun ketentuan tersebut telah menjadi aturan baku, perlu dilihat kemungkinan adanya afirmasi bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi keluarga yang beragam.

Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027

Politik dan Keamanan8 September 2026

Politik dan Keamanan

Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mesakh Mirin menyambut baik rencana pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para guru PPPK sekaligus memastikan mereka memperoleh hak-hak sebagai ASN.

Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pengalihan Guru PPPK ke Pusat Ringankan Beban Belanja Aparatur Pemda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait pengangkatan 231.246 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut sekaligus mengalihkan status kepegawaian mereka menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said memastikan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai negeri, termasuk skema PPPK paruh waktu. Hal itu disampaikannya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Penataan Status Guru Jadi Langkah Awal Tingkatkan Kesejahteraan

Kesejahteraan Rakyat19 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penataan Status Guru Jadi Langkah Awal Tingkatkan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait penataan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kesepakatan tersebut mencakup pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Netty: ASN yang Bekerja Dekat Keluarga Berpotensi Tingkatkan Produktivitas dan Kualitas Layanan

Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty: ASN yang Bekerja Dekat Keluarga Berpotensi Tingkatkan Produktivitas dan Kualitas Layanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyambut baik uji coba program Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk membangun birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pegawai.

Harris Turino Terima Aspirasi Guru Honorer, Minta Kepastian Status Usai SE Kemendikdasmen

Kesejahteraan Rakyat5 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Harris Turino Terima Aspirasi Guru Honorer, Minta Kepastian Status Usai SE Kemendikdasmen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kegelisahan guru honorer terkait kepastian status kerja pasca 2026 kembali mencuat menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Ketentuan dalam beleid tersebut dinilai menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru non-ASN, khususnya terkait masa penugasan yang disebut hanya berlaku sampai 31 Desember 2026.

Hapus Klaterisasi Guru, Rekrutmen Harus Terpusat Melalui Jalur CPNS

Kesejahteraan Rakyat4 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hapus Klaterisasi Guru, Rekrutmen Harus Terpusat Melalui Jalur CPNS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi total terhadap tata kelola guru nasional dengan menghapus skema atau klaster guru.