Netty: ASN yang Bekerja Dekat Keluarga Berpotensi Tingkatkan Produktivitas dan Kualitas Layanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyambut baik uji coba program Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk membangun birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pegawai.

"ASN adalah aset utama negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga patut diapresiasi selama tetap menjaga profesionalitas dan kualitas pelayanan publik," ujar Netty dalam keterangannya, Jumat (24/7/2026).

Netty menilai selama ini masih banyak ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga akibat penempatan kerja. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan beban ekonomi karena biaya transportasi dan tempat tinggal, tetapi juga berdampak pada kualitas kehidupan keluarga.

"Ketika ASN dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjalankan peran sebagai orang tua maupun anggota keluarga. Kondisi psikologis yang lebih baik diyakini akan berdampak positif terhadap semangat dan produktivitas kerja," katanya.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, Netty menilai kebijakan tersebut juga berpotensi membantu mengurangi persoalan kesehatan mental akibat long distance marriage (LDM) atau kehidupan keluarga yang terpisah karena penugasan. Menurutnya, tekanan psikologis yang berkepanjangan dapat memengaruhi kesehatan mental sekaligus kinerja ASN.

"Semoga kebijakan ini mampu meminimalisasi persoalan kesehatan mental akibat long distance marriage. ASN yang lebih tenang, bahagia, dan memiliki dukungan keluarga yang kuat akan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, manfaat kebijakan tersebut akan sangat dirasakan oleh tenaga kesehatan yang bertugas di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Menurutnya, kondisi psikologis tenaga kesehatan yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

"Kesehatan mental tenaga kesehatan tidak boleh diabaikan. Jika mereka dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga, diharapkan tingkat stres dapat berkurang sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan merasakan manfaat dari pelayanan yang semakin prima," jelasnya.

Meski demikian, Netty mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara cermat dengan tetap mengedepankan kebutuhan organisasi, prinsip sistem merit, dan pemerataan distribusi ASN di seluruh daerah.

"Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan ketimpangan distribusi ASN di daerah tertentu. Prinsip meritokrasi, kebutuhan organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas," tegas Politisi Fraksi PKS tersebut.

Ia juga mendorong BKN melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, mulai dari dampaknya terhadap produktivitas pegawai, efektivitas organisasi, kualitas pelayanan publik, hingga efisiensi anggaran.

"Jika hasil uji coba menunjukkan manfaat yang nyata tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat, tentu kebijakan ini dapat menjadi praktik baik yang layak dipertimbangkan untuk diterapkan lebih luas," pungkasnya. (ndy/ssb)