Komisi IX Dorong Penguatan SDM Pariwisata melalui Revitalisasi BLK Manggarai Barat

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berdaya saing. Menurutnya, sebagai destinasi wisata super prioritas, Labuan Bajo membutuhkan tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Felly saat meninjau UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat, Jumat (24/7/2026).

"Ini daerah wisata. Mereka harus ditopang oleh anak-anak yang siap kerja, yang sudah punya keterampilan. Karena itu dibutuhkan balai latihan kerja yang siap memberikan pelatihan sesuai kebutuhan dunia pariwisata. Namun, di sini kami melihat masih banyak kekurangan," ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Komisi IX DPR RI menemukan fasilitas BLK Manggarai Barat masih memerlukan penguatan. Meski telah memiliki gedung, sejumlah sarana pendukung seperti ruang pelatihan dan asrama bagi peserta dari berbagai kabupaten/kota di NTT belum tersedia secara memadai.

"Bangunannya memang sudah ada, tetapi ruang-ruang belajar masih belum tersedia. Selain itu juga dibutuhkan asrama, terutama bagi peserta yang datang dari kabupaten dan kota lain di Nusa Tenggara Timur," jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Felly menilai pesatnya pembangunan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata unggulan nasional harus diikuti dengan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat, khususnya dalam pengembangan infrastruktur pelatihan dan peningkatan kualitas SDM.

Menurutnya, masih terdapat ketidaksinkronan antara upaya pengembangan kawasan wisata dengan dukungan terhadap fasilitas dan program yang dibutuhkan untuk menyiapkan tenaga kerja lokal.

"Ada keinginan membangun daerah ini, tetapi tidak diikuti dengan dukungan yang lain. Ini yang kami lihat belum sinkron. Padahal kebutuhan seperti penguatan balai latihan kerja ini memang harus segera dipenuhi," tegasnya.

Lebih lanjut, Felly mengingatkan bahwa banyak kewenangan strategis di kawasan wisata, termasuk pengelolaan wilayah laut, berada di bawah pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian yang lebih besar melalui dukungan kebijakan dan anggaran agar daerah mampu memenuhi kebutuhan pengembangan sektor pariwisata.

"Ini bukan lagi urusan daerah semata, tetapi sudah menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Karena itu, kebutuhan daerah harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Temuan-temuan ini akan kami bawa dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama mitra Komisi IX agar segera ditindaklanjuti," pungkasnya. (dip/ssb)