Pertanahan

9 artikel dengan tag ini

Chusnunia: Birokrasi Pertanahan Masih Jadi Kendala Investasi Kawasan Industri

Industri dan Pembangunan21 Juli 2026

Chusnunia: Birokrasi Pertanahan Masih Jadi Kendala Investasi Kawasan Industri

PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi pertanahan serta sinkronisasi hilirisasi produk lokal guna memperkuat iklim investasi dan daya saing kawasan industri nasional. Hal tersebut terungkap dalam rangkaian kunjungan kerja lapangan Panja Komisi VII DPR RI ke Millennium Industrial Estate, Tangerang, Banten, Senin (20/7/2026).

21 Juli 2026

Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Aceh Belum Optimal

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Aceh Belum Optimal

PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Komisi II DPR RI menyoroti belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Provinsi Aceh. Saat mengunjungi tanah rencong, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, dari berbagai masukan yang diterima, masih terdapat sejumlah persoalan pertanahan yang belum terselesaikan secara tuntas.

Komisi II: Penyelesaian Masalah Pertanahan di DIY Jadi Percontohan Nasional

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II: Penyelesaian Masalah Pertanahan di DIY Jadi Percontohan Nasional

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menilai implementasi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah berjalan dengan baik di berbagai aspek. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi DIY, Rabu (17/6/2026).

Fauzan Khalid Sebut LSD Sukoharjo Relatif Tak Bermasalah

Politik dan Keamanan25 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Fauzan Khalid Sebut LSD Sukoharjo Relatif Tak Bermasalah

PARLEMENTARIA, Sukoharjo — Anggota Komisi II DPR Fauzan Khalid menyoroti Pengawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) oleh ATR/BPN Sukoharjo dalam kunjungan kerja spesifik ke Kantor ATR/BPN di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Jumat (22/5/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa Sukoharjo dinilai tidak menghadapi persoalan besar terkait LSD karena karakter wilayahnya yang bukan daerah pertanian utama.

Sinkronisasi Regulasi Tata Ruang, Komisi II Soroti Implementasi LSD Surakarta

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Sinkronisasi Regulasi Tata Ruang, Komisi II Soroti Implementasi LSD Surakarta

PARLEMENTARIA, Surakarta - Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Surakarta, Jumat (22/5/2026), untuk meninjau dinamika tata ruang dan permasalahan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kunjungan ini merupakan langkah nyata Komisi II DPR RI dalam merespons isu nasional terkait regulasi tata ruang dengan kebutuhan pembangunan di wilayah perkotaan yang padat penduduk.

Komisi II Pastikan Sawah Produktif Sukoharjo Tetap Terlindungi

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Pastikan Sawah Produktif Sukoharjo Tetap Terlindungi

PARLEMENTARIA, Sukoharjo — Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026), guna memastikan perlindungan lahan sawah produktif berjalan optimal demi mendukung program ketahanan pangan nasional.

Waduk Jlantah Bisa Cetak 1.500 Hektare Sawah Baru dan Sumbang Surplus Lahan

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Waduk Jlantah Bisa Cetak 1.500 Hektare Sawah Baru dan Sumbang Surplus Lahan

PARLEMENTARIA, Karanganyar – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengungkapkan, kehadiran proyek pusat seperti Waduk Jlantah di Kabupaten Karanganyar memiliki potensi strategis yang sangat besar untuk menjawab ancaman penyusutan lahan sawah. Jika pembangunan waduk tersebut didukung penuh oleh infrastruktur jaringan irigasi primer dan tersier yang memadai, wilayah ini berpotensi mencetak hingga 1.500 hektare sawah baru.

Komisi II Desak Pembentukan ‘Clearing House’ Data LSD dan LP2B

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Desak Pembentukan ‘Clearing House’ Data LSD dan LP2B

PARLEMENTARIA, Karanganyar – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan perlunya terobosan baru berupa pembentukan wadah penyelarasan data (clearing house) guna mengatasi ketidaksinkronan dara antar-instansi dalam penentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan tata ruang di daerah.

Cindy Monica: Layanan Pertanahan Harus Setara bagi Warga dan Korporasi

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Cindy Monica: Layanan Pertanahan Harus Setara bagi Warga dan Korporasi

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang - Kesetaraan layanan pertanahan bagi masyarakat dan korporasi menjadi salah satu sorotan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Selasa (7/4/2026). Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica Salsabila Setiawan menegaskan pelayanan ATR/BPN harus menjamin akses yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda.