//
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dalam agenda kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.|Foto: Galuh/Mahendra
PARLEMENTARIA, Karanganyar – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengungkapkan, kehadiran proyek pusat seperti Waduk Jlantah di Kabupaten Karanganyar memiliki potensi strategis yang sangat besar untuk menjawab ancaman penyusutan lahan sawah. Jika pembangunan waduk tersebut didukung penuh oleh infrastruktur jaringan irigasi primer dan tersier yang memadai, wilayah ini berpotensi mencetak hingga 1.500 hektare sawah baru.
"Jika dukungan Pemerintah Pusat mengalir lewat tambahan anggaran infrastruktur lahan primer dan tersier di Waduk Jlantah, target minimal 87 persen LP2B akan sangat mudah tercapai. Karanganyar bahkan tidak hanya menutupi kekurangan yang sekitar 500 hektare (3,5 persen) itu, tapi justru akan mengalami surplus lahan pertanian hingga 1.000 hektare," jelas Aria Bima kepada Parlementaria di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).
Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, sisa surplus lahan 1.000 hektare hasil cetak sawah baru itu nantinya dapat dikonversi secara legal untuk kebutuhan pengembangan daerah lainnya. Hal ini mencakup pembangunan sektor pariwisata hingga infrastruktur komersial yang dapat menarik investasi dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlebih di tengah tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah saat ini.
Meski mendukung investasi daerah, Aria Bima memberikan peringatan keras agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan dan menyedot seluruh lahan pangan produktif yang ada. Ketersediaan pangan rakyat secara mandiri merupakan benteng pertahanan paling mendasar bagi kedaulatan sebuah negara dalam menghadapi situasi global.
"Dunia ini boleh horek (heboh), dunia ini boleh goncang bahkan perang, tapi kalau soal ketersediaan pangan kita itu tercukupi, itu menjadi fondasi pertahanan utama kita, yaitu ketersediaan pangan rakyat. Oleh karena itu, sinergi program pusat dan daerah harus terus kita jaga. Program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) wajib terwujud sebagai agenda strategis nasional kita," pungkasnya. (gal/um)
