Agraria

10 artikel dengan tag ini

Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyampaikan keterangan DPR RI dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 64/PUU-XXIV/2026. Dalam sidang tersebut, DPR RI menegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak rakyat atas tanah yang telah ada secara historis.

20 Mei 2026

Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan komitmen Komisi II DPR RI dalam mengawal berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan agraria, konflik lahan, hingga tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) di berbagai daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama sejumlah pihak yang menyampaikan pengaduan masyarakat dari Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah.

Legislator Dorong GTRA Tertibkan Perusahaan yang Tak Ada HGU

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Dorong GTRA Tertibkan Perusahaan yang Tak Ada HGU

PARLEMENTARIA, Palu — Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur mengatakan bahwa persoalan tanah di Provinsi Sulawesi Tengah bukan sekedar persoalan administratif melainkan menyangkut keadilan untuk masyarakat. Dimana banyak perusahaan beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Sudah Jadi Masalah Struktural, Persoalan Agraria di Kalteng Bukan Konflik Lahan Biasa

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Sudah Jadi Masalah Struktural, Persoalan Agraria di Kalteng Bukan Konflik Lahan Biasa

PARLEMENTARIA, Palangkaraya - Komisi II DPR RI menilai persoalan agraria di Kalimantan Tengah bukan sekadar konflik lahan biasa, melainkan masalah struktural yang berkaitan dengan ketimpangan penguasaan sumber daya agraria.

Reforma Agraria Tersendat, Komisi II DPR Desak Pemetaan Lahan PT Timah

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Reforma Agraria Tersendat, Komisi II DPR Desak Pemetaan Lahan PT Timah

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mendorong percepatan pemetaan lahan eks tambang PT Timah di Bangka Belitung agar reforma agraria dapat segera berjalan dan masyarakat memperoleh kepastian hak atas tanah. Pernyataan itu disampaikannya usai memimpin rapat dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, jajaran ATR/BPN Kantor Wilayah Bangka Belitung dan stakeholder terkait di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (22/04/2026).

GTRA dan Satgas PKA Harus Tertibkan Perusahaan yang Belum Miliki HGU

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

GTRA dan Satgas PKA Harus Tertibkan Perusahaan yang Belum Miliki HGU

PARLEMENTARIA, Palu - Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola mengatakan bahwa masih banyak konflik agraria di Provinsi Sulawesi Tengah yang harus diselesaikan. Untuk itu Ia mendorong peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan Satgas PKA (Penyelesaian Konflik Agraria) yang telah dibentuk untuk menertibkan perusahaan yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Gugus Tugas Reforma Agraria Harus Hadir Jadi Solusi Nyata di Daerah

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Gugus Tugas Reforma Agraria Harus Hadir Jadi Solusi Nyata di Daerah

PARLEMENTARIA, Palangkaraya - Komisi II DPR RI menyoroti tingginya konflik lahan yang berujung pada kekerasan, bahkan menelan korban jiwa, sebagai bukti bahwa penyelesaian sengketa agraria masih jauh dari optimal.

Komisi II Soroti Optimalisasi GTRA Kalteng, Tekankan Perlindungan Hak Masyarakat atas Tanah

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Soroti Optimalisasi GTRA Kalteng, Tekankan Perlindungan Hak Masyarakat atas Tanah

PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai instrumen utama penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang di Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja masa reses Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026).

M. Khozin: Optimalkan GTRA untuk Tangani Konflik Pertanahan di Babel

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

M. Khozin: Optimalkan GTRA untuk Tangani Konflik Pertanahan di Babel

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang — Kapoksi Komisi II DPR Muhammad Khozin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk mempercepat penyelesaian konflik pertanahan dan tumpang tindih lahan di Bangka Belitung. Ia menyoroti berbagai persoalan agraria di daerah yang dinilai masih membutuhkan penanganan lebih intensif dan terkoordinasi.

Komisi II Pastikan Gugus Tugas Reforma Agraria di Sulteng Berjalan Optimal

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Pastikan Gugus Tugas Reforma Agraria di Sulteng Berjalan Optimal

PARLEMENTARIA, Palu - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra mengatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah adalah provinsi pertama yang sudah ada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan sudah berjalan dengan optimal. Kolaborasi antara pemerintah Provinsi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng telah hasilkan capaian 97 juta bidang tanah bersertifikat.