tambang

6 artikel dengan tag ini

Komisi III Dorong Penanganan Menyeluruh Penanganan Tambang Ilegal di Kalteng

Politik dan Keamanan27 April 2026

Komisi III Dorong Penanganan Menyeluruh Penanganan Tambang Ilegal di Kalteng

PARLEMENTARIA, Palangkaraya – Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Rikwanto menyoroti masih maraknya persoalan pertambangan ilegal di Provinsi Kalimantan Tengah yang dinilai masih kompleks dan melibatkan banyak kepentingan.

27 April 2026

Tak Boleh Asal Jalan, CSR Perusahaan Tambang Harus Sesuai Prioritas Daerah

Industri dan Pembangunan25 April 2026

Industri dan Pembangunan

Tak Boleh Asal Jalan, CSR Perusahaan Tambang Harus Sesuai Prioritas Daerah

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendorong Pemerintah Provinsi untuk segera menyusun regulasi daerah terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor pertambangan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI di Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/4/2026).

Jangan Sekadar Pelengkap Status, Pekerja Lokal Harus Duduki Jabatan Strategis Perusahaan Tambang

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Jangan Sekadar Pelengkap Status, Pekerja Lokal Harus Duduki Jabatan Strategis Perusahaan Tambang

PARLEMENTARIA, Kendari - Kehadiran industri pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara dituntut untuk memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi sorotan Komisi XII DPR RI saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (15/4/2026).

Bagi Hasil Nikel antara Pusat dan Daerah Harus Adil

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Bagi Hasil Nikel antara Pusat dan Daerah Harus Adil

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi XII DPR RI, Dipo Nusantara mendorong adanya evaluasi terhadap skema bagi hasil pertambangan nikel antara pemerintah pusat dan daerah. Dorongan tersebut disuarakan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang selama ini berstatus sebagai pusat nikel Indonesia.

Nurdin Halid Nilai BUMN Tambang Perkuat Hilirisasi dan Tata Kelola Mineral

Industri dan Pembangunan1 April 2026

Industri dan Pembangunan

Nurdin Halid Nilai BUMN Tambang Perkuat Hilirisasi dan Tata Kelola Mineral

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola sektor pertambangan, khususnya komoditas emas dan mineral strategis, agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk terkait capaian tahun 2025 serta rencana pengembangan usaha 2026.

Khilmi Dukung Perkuat Regulasi dan Hilirisasi Industri Mineral Nasional

Industri dan Pembangunan1 April 2026

Industri dan Pembangunan

Khilmi Dukung Perkuat Regulasi dan Hilirisasi Industri Mineral Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas kementerian dalam mendorong hilirisasi industri mineral nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti bauksit, nikel, dan timah. Pernyataan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi BUMN sektor pertambangan di Ruang Rapat Komisi VI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).