tambang

10 artikel dengan tag ini

Komisi XII Dorong Terapkan Ekonomi Hijau Demi Akselarasi Reklamasi Pasca Tambang

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Komisi XII Dorong Terapkan Ekonomi Hijau Demi Akselarasi Reklamasi Pasca Tambang

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XII DPR RI Junaidi Auly menegaskan pentingnya penerapan prinsip green economy dalam aktivitas pertambangan guna meminimalkan kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut disampaikannya usai Kunjungan Kerja Panja Minerba Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/6/2026).

25 Juni 2026

Temui Fatality Tambang, Komisi XII Dorong Evaluasi Tata Kelola Lingkungan

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Temui Fatality Tambang, Komisi XII Dorong Evaluasi Tata Kelola Lingkungan

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi XII DPR RI terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur. Pengawasan tersebut difokuskan pada aspek keselamatan kerja fatality pengelolaan lingkungan, hingga pelaksanaan reklamasi pascatambang sebagai bagian dari upaya mendorong praktik pertambangan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikannya usai Kunjungan Kerja Panja Minerba Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/6/2026).

Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang

Industri dan Pembangunan8 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Apresiasi Komitmen PT MSM Reklamasi Area Pascatambang

PARLEMENTARIA, Minahasa Utara — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, memberikan apresiasi mendalam terhadap langkah nyata PT Meares Soputan Mining (MSM) yang menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh dirinya di sela-sela kunjungan kerja spesifik saat meninjau langsung area pascatambang di PT MSM, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (6/6/2026).

Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat

Industri dan Pembangunan8 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Panja RUU Kehutanan Dorong Pelaku Tambang Terapkan Standar Pemulihan Lingkungan Ketat

PARLEMENTARIA, Minahasa Utara — Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan Komisi IV DPR RI mendorong seluruh pelaku industri pertambangan nasional untuk menerapkan standar pemulihan lingkungan yang ketat dan berkelanjutan setelah melakukan eksploitasi lahan. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan kelestarian ekologi serta meminimalkan dampak kerusakan alam yang kerap membayangi aktivitas pengerukan komoditas bumi di berbagai wilayah Indonesia.

Komisi III Dorong Penanganan Menyeluruh Penanganan Tambang Ilegal di Kalteng

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Dorong Penanganan Menyeluruh Penanganan Tambang Ilegal di Kalteng

PARLEMENTARIA, Palangkaraya – Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Rikwanto menyoroti masih maraknya persoalan pertambangan ilegal di Provinsi Kalimantan Tengah yang dinilai masih kompleks dan melibatkan banyak kepentingan.

Tak Boleh Asal Jalan, CSR Perusahaan Tambang Harus Sesuai Prioritas Daerah

Industri dan Pembangunan25 April 2026

Industri dan Pembangunan

Tak Boleh Asal Jalan, CSR Perusahaan Tambang Harus Sesuai Prioritas Daerah

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendorong Pemerintah Provinsi untuk segera menyusun regulasi daerah terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor pertambangan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI di Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/4/2026).

Jangan Sekadar Pelengkap Status, Pekerja Lokal Harus Duduki Jabatan Strategis Perusahaan Tambang

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Jangan Sekadar Pelengkap Status, Pekerja Lokal Harus Duduki Jabatan Strategis Perusahaan Tambang

PARLEMENTARIA, Kendari - Kehadiran industri pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara dituntut untuk memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi sorotan Komisi XII DPR RI saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (15/4/2026).

Bagi Hasil Nikel antara Pusat dan Daerah Harus Adil

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Bagi Hasil Nikel antara Pusat dan Daerah Harus Adil

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi XII DPR RI, Dipo Nusantara mendorong adanya evaluasi terhadap skema bagi hasil pertambangan nikel antara pemerintah pusat dan daerah. Dorongan tersebut disuarakan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang selama ini berstatus sebagai pusat nikel Indonesia.

Nurdin Halid Nilai BUMN Tambang Perkuat Hilirisasi dan Tata Kelola Mineral

Industri dan Pembangunan1 April 2026

Industri dan Pembangunan

Nurdin Halid Nilai BUMN Tambang Perkuat Hilirisasi dan Tata Kelola Mineral

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola sektor pertambangan, khususnya komoditas emas dan mineral strategis, agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk terkait capaian tahun 2025 serta rencana pengembangan usaha 2026.

Khilmi Dukung Perkuat Regulasi dan Hilirisasi Industri Mineral Nasional

Industri dan Pembangunan1 April 2026

Industri dan Pembangunan

Khilmi Dukung Perkuat Regulasi dan Hilirisasi Industri Mineral Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas kementerian dalam mendorong hilirisasi industri mineral nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti bauksit, nikel, dan timah. Pernyataan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran direksi BUMN sektor pertambangan di Ruang Rapat Komisi VI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).