Soroti Tambang Emas di Banyuwangi, Sonny Danaparamita Minta Dirjen Gakkum Usut Indikasi Penambangan di Luar Konsesi

PARLEMENTARIA, Banyuwangi - Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Jawa Timur III, Sonny T. Danaparamita, menegaskan bahwa meski perusahaan memegang perizinan, realitas sosial dan dampak lingkungan di lapangan menjadi persoalan serius yang harus segera dievaluasi.

"Kalau dalam konteks regulasinya, kepatuhan administratif mungkin jalan, tapi realitas sosial ekologisnya yang tadi banyak saya pertanyakan. Terima kasih masyarakat sudah memberikan masukan secara objektif dan itu tentu tadi juga Bu Ketua sampaikan akan kita tindak lanjuti dalam rapat kerja," ujar Sonny usai menyerap aspirasi warga di Banyuwangi,Jawa Timur, Kamis (23/07/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Sonny membeberkan bukti pemetaan yang mengindikasikan adanya aktivitas penambangan di luar wilayah izin konsesi PT BSI. Atas temuan data dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian LHK tersebut, ia meminta tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

"Satu hal yang penting tadi saya menyampaikan satu peta di mana di situ ditemukan BSI melakukan penambangan di luar konsesinya. Saya akan minta Dirjen Gakkum untuk melakukan tugasnya. Yang saya maksud adalah dua titik yang di luar konsesi itu, itu jelas data dari Dirjen Gakkum," tegas Legislator Banyuwangi tersebut.

Selain isu pelanggaran batas wilayah tambang, Komisi IV DPR RI menyoroti rusaknya lingkungan di kawasan pesisir yang berdampak langsung pada penurunan hasil tangkapan nelayan perairan. Pihak perusahaan juga dinilai masih mengabaikan sejumlah kewajiban mendasar, termasuk pelaksanaan reklamasi lahan dan pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah terdampak.

"BSI punya hak dengan izinnya mengelola tambang, tapi dia punya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan saya lihat ada hal-hal yang belum dipenuhi, termasuk tadi secara terbuka disampaikan reklamasi belum ada. Kita juga tak ingin DAS itu nanti dibangun tapi di luar wilayah Banyuwangi. Gimana masyarakat Banyuwangi yang merasakan dampaknya, tapi yang dapat keuntungannya wilayah yang lain? Itu kebijakan yang sangat tidak tepat," urai politisi PDI Perjuangan ini.

Terkait konflik agraria yang menimpa Kelompok Tani Hutan (KTH) Wonoaseh dengan aparat Kepolisian akibat pencabutan izin akses lahan, Sonny meminta Polresta Banyuwangi tidak terburu-buru menghakimi warga. Pihaknya mendorong hadirnya skema kebijakan yang adil dan menenangkan seluruh pihak.

"Terhadap KTH Wonoaseh yang dipanggil oleh Polresta, kita minta itu agar tidak terburu-buru untuk menyatakan mereka bersalah. Apapun mereka sudah puluhan tahun mengelola lahan itu. Saya sampaikan skemanya harus bisa menguntungkan, melegakan semua pihak, termasuk bagi lingkungan Banyuwangi," pungkas Sonny. (aar/we)