Jaelani Soroti Tumpang Tindih Tambang Nikel dan Kawasan Konservasi di Sultra

PARLEMENTARIA, Bantul – Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani, menyoroti pentingnya perlindungan kawasan konservasi laut dari dampak aktivitas pertambangan, khususnya pertambangan nikel, dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan tersebut berlangsung di Loka Riset Mekanisasi Perikanan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/7/2026).

FGD membahas berbagai program prioritas KKP dalam mendukung swasembada pangan, di antaranya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan perluasan kawasan konservasi laut.

Dalam kesempatan itu, Jaelani menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait keberadaan kawasan konservasi yang beririsan dengan aktivitas pertambangan.

“Di Sulawesi Tenggara, terutama dengan adanya aktivitas pertambangan nikel, posisi kawasan konservasi harus ditegaskan kembali. Kami mengapresiasi kebijakan KKP yang terus memperluas kawasan konservasi serta menindak pelanggaran terhadap tata ruang laut,” ujar Legislator Dapil Sulawesi Tenggara itu.

Ia menilai penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang laut perlu diperkuat dengan mengidentifikasi seluruh aktivitas pertambangan yang berpotensi mengganggu kawasan konservasi.

Menurut Jaelani, kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas tersebut pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kehidupan nelayan, khususnya nelayan kecil yang menggunakan kapal di bawah lima gross ton (GT).

“Kalau kawasan konservasi terganggu, dampaknya akan dirasakan langsung oleh nelayan kecil. Karena itu, seluruh aktivitas tambang yang berpotensi merusak kawasan konservasi harus diidentifikasi dan ditindak sesuai aturan,” tegasnya.

Jaelani juga menyoroti besarnya potensi kelautan Sulawesi Tenggara yang memiliki garis pantai sepanjang sekitar 4.135 kilometer dan sekitar 491 pulau. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola melalui pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ia menegaskan, pembangunan sektor kelautan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan aspek ekologi, seperti perlindungan mangrove, ekosistem pesisir, serta kawasan konservasi.

“Seluruh program, mulai dari Kampung Nelayan Merah Putih, rehabilitasi ekosistem, hingga pembangunan tambak harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai program Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya (bit/we)