Komisi IV DPR Soroti Lemahnya Kelembagaan Konservasi Penyu Goa Cemara

PARLEMENTARIA, Bantul – Komisi IV DPR RI mendorong penguatan Balai Konservasi Penyu Pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui pembenahan kelembagaan, peningkatan fasilitas, serta dukungan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pelestarian penyu sebagai bagian dari perlindungan ekosistem pesisir.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Konservasi Penyu Pantai Goa Cemara, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Jumat (10/7/2026). Kunjungan tersebut membahas upaya penguatan konservasi penyu berbasis masyarakat untuk perlindungan ekosistem pesisir dan pengembangan ekowisata berkelanjutan.

Panggah menjelaskan, pengelolaan konservasi penyu baru dialihkan dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025. Menurutnya, pengalihan tersebut merupakan langkah yang tepat karena konservasi penyu berkaitan erat dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

“Selama ini konservasi penyu berada di Kementerian Kehutanan. Baru pada 2025 dipindahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan saya kira itu sudah tepat,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai kondisi Balai Konservasi Penyu Pantai Goa Cemara masih menghadapi berbagai keterbatasan. Fasilitas yang tersedia dinilai belum memadai, padahal konservasi penyu memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.

Selain itu, Panggah menyoroti aspek kelembagaan balai konservasi yang hingga kini masih berada di bawah Balai Konservasi Pontianak. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar pengelolaan konservasi dapat berjalan lebih efektif.

“Secara kelembagaan saja masih belum tepat. Konservasi Penyu Goa Cemara masih berada di bawah Balai Konservasi Pontianak, padahal jaraknya sangat jauh. Ini perlu menjadi perhatian agar pengelolaannya lebih optimal,” katanya.

Komisi IV juga meminta KKP memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi program konservasi penyu. Panggah menilai peningkatan anggaran KKP perlu diikuti dengan perhatian yang lebih besar terhadap program-program konservasi yang berkontribusi langsung terhadap pelestarian lingkungan.

“Kami meminta konservasi penyu menjadi salah satu program prioritas KKP. Fasilitasnya harus diperkuat, kelembagaannya dibenahi, dan dukungan anggarannya juga harus memadai,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI menggelar pertemuan dan diskusi bersama Bupati Bantul, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bantul, serta kelompok masyarakat konservasi penyu.

Pertemuan itu menjadi forum untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian penyu serta mengembangkan ekowisata pesisir yang berkelanjutan (bit/we)