Hunian

14 artikel dengan tag ini

Pengusaha Daerah Harus Diberi Akses Proyek Membangun Huntap

Industri dan Pembangunan3 September 2026

Pengusaha Daerah Harus Diberi Akses Proyek Membangun Huntap

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) harus memberikan prioritas utama kepada pengusaha daerah dalam proyek pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Sepanjang tidak menyalahi aturan, pengusaha daerah bisa berpartisipasi membangun, daripada harus menjadi penonton di daerahnya sendiri.

3 September 2026

Penyerahan Sertifikat Tanah untuk MBR di Kalsel Guna Pastikan Program Bedah Rumah Sah secara Hukum

Politik dan Keamanan2 September 2026

Politik dan Keamanan

Penyerahan Sertifikat Tanah untuk MBR di Kalsel Guna Pastikan Program Bedah Rumah Sah secara Hukum

PARLEMENTARIA, Banjar – Komisi II DPR RI melakukan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan kehadiran Komisi II itu dalam rangka agar MBR mendapatkan kepastian hukum atas tanah serta tempat tinggal yang mereka manfaatkan selama ini.

Konsep TOD Harus Jamin Keselamatan Penghuni Rusun dan Akses Disabilitas

Industri dan Pembangunan31 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Konsep TOD Harus Jamin Keselamatan Penghuni Rusun dan Akses Disabilitas

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi menegaskan penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) harus menjamin aspek keselamatan dan aksesibilitas bagi penghuni rumah susun, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, integrasi hunian dan transportasi dalam satu ekosistem harus diikuti dengan integrasi sistem keselamatan dari hunian hingga akses menuju stasiun dan peron.

Lisda Hendrajoni Tekankan Percepatan Huntap untuk Pulihkan Kehidupan Warga Terdampak Bencana

Kesejahteraan Rakyat30 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lisda Hendrajoni Tekankan Percepatan Huntap untuk Pulihkan Kehidupan Warga Terdampak Bencana

PARLEMENTARIA, Padang – Komisi VIII DPR RI mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Sumatera Barat. Pasalnya, hingga beberapa bulan setelah bencana, masih terdapat warga yang tinggal di hunian sementara (huntara) dan belum dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Tak Cukup Bangun Hunian MBR, Hamka B. Kady Soroti Akses dan Pembiayaan

Industri dan Pembangunan30 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Tak Cukup Bangun Hunian MBR, Hamka B. Kady Soroti Akses dan Pembiayaan

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menegaskan penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak cukup hanya sebatas membangun fisik bangunan. Menurutnya, Aksesibilitas lokasi yang terintegrasi dengan pelayanan publik serta kemudahan skema pembiayaan juga harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah dan pengembang.

Roberth Rouw Ingin Konsep TOD Menjangkau Kawasan Nelayan dan Pelabuhan

Industri dan Pembangunan29 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Roberth Rouw Ingin Konsep TOD Menjangkau Kawasan Nelayan dan Pelabuhan

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menilai pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi salah satu alternatif penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di kawasan perkotaan. Konsep tersebut dinilai memberikan kemudahan akses hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

Sudjatmiko: Hunian Sementara Harus Jadi Prioritas Penanganan Gempa NTT

Industri dan Pembangunan19 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Sudjatmiko: Hunian Sementara Harus Jadi Prioritas Penanganan Gempa NTT

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai penyediaan hunian sementara harus menjadi prioritas dalam penanganan masyarakat terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mengingatkan warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda pengungsian.

Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Subardi Nilai Fasilitas Pengungsi Lebih Layak

Industri dan Pembangunan23 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Subardi Nilai Fasilitas Pengungsi Lebih Layak

PARLEMENTARIA, Aceh Tamiang — Anggota Komisi VI DPR RI Subardi mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang melalui penyediaan hunian sementara (Huntara) yang dinilainya layak dan memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Apresiasi tersebut disampaikannya usai meninjau langsung Huntara saat kunjungan kerja masa reses Komisi VI DPR RI di Aceh Tamiang, Rabu (22/7/2026).

Berdiri di Bekas Rawa, Kawendra Lukistian: Lantai Huntara di Aceh Tamiang Perlu Diperkuat

Industri dan Pembangunan23 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Berdiri di Bekas Rawa, Kawendra Lukistian: Lantai Huntara di Aceh Tamiang Perlu Diperkuat

PARLEMENTARIA, Aceh Tamiang – Kualitas bangunan hunian sementara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi sorotan tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian meminta sejumlah BUMN Karya yang mendapat mandat pembangunan untuk memberi perhatian serius, mengingat masih banyak perbaikan fasilitas yang diperlukan agar pengungsi merasa nyaman selama menunggu hunian tetap (Huntap) rampung dibangun.

Komisi VI Desak BUMN Karya Benahi Huntara di Aceh Tamiang

Industri dan Pembangunan23 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Desak BUMN Karya Benahi Huntara di Aceh Tamiang

PARLEMENTARIA, Aceh Tamiang — BUMN Karya yang mengerjakan hunian sementara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang, agar membenahi kembali kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga korban banjir yang kini menempati Huntara tersebut.

23 Juli 2026

BKSAP Dorong Kota Berkelanjutan dan Pembiayaan Inovatif pada Parliamentary Forum HLPF 2026

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Dorong Kota Berkelanjutan dan Pembiayaan Inovatif pada Parliamentary Forum HLPF 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menyampaikan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada Parliamentary Forum dalam rangkaian United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Selasa (14/7/2026).

Soroti Beban Aset Perumnas, Darmadi Durianto Tekankan Standarisasi Proyek TOD

Industri dan Pembangunan12 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Beban Aset Perumnas, Darmadi Durianto Tekankan Standarisasi Proyek TOD

PARLEMENTARIA, Depok - Kinerja keuangan Perum Perumnas yang beralih dari posisi untung menjadi rugi serta tumpukan aset tidak produktif senilai Rp3,7 triliun menjadi sorotan tajam Komisi VI DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/7/2026).