//
Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi saat meninjau fasilitas di salah satu unit Apartemen/Rusun pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Apartemen/Rusun Samesta Mahata Serpong, Tangerang Selatan, Banten.|Foto: Munchen/jk
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi menegaskan penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) harus menjamin aspek keselamatan dan aksesibilitas bagi penghuni rumah susun, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, integrasi hunian dan transportasi dalam satu ekosistem harus diikuti dengan integrasi sistem keselamatan dari hunian hingga akses menuju stasiun dan peron.
"Ketika kita bicara konsep terhubung antara transportasi dan hunian, maka tingkat keselamatan pun harus terhubung. Dari rusun ke koridor, jalan ke lobi, jalan ke stasiun, sampai ke peron, semua harus terintegrasi," ujar Erna saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Apartemen/Rusun Samesta Mahata Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (28/8/2026).
Erna menilai penerapan konsep TOD tidak boleh hanya berorientasi pada keterhubungan infrastruktur hunian dan transportasi. Aspek keselamatan, termasuk ketersediaan jalur evakuasi dan akses keluar yang aman, juga harus menjadi bagian dari perencanaan kawasan terintegrasi.
"Keselamatannya harus dipikirkan. Harus ada jalur keluar yang aman. Jangan kemudian kita hanya berpikir bahwa ini menyiapkan infrastruktur hunian saja. Judulnya terintegrasi TOD, tetapi keselamatannya tidak terintegrasi," tegasnya.
Selain keselamatan, Erna mengkritisi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penyediaan hunian vertikal. Ia menilai fasilitas yang tersedia bahkan belum memberikan kenyamanan yang memadai bagi masyarakat tanpa disabilitas.
"Tadi dari lift saya sudah agak terganggu. Jangankan akses bagi disabilitas, untuk orang sehat saja susah. Kapasitas liftnya hanya empat orang. Ini sudah tidak benar," ungkapnya.
Menurut Erna, kondisi fasilitas tersebut menjadi pertanyaan tersendiri apabila dikaitkan dengan penyediaan hunian bagi masyarakat melalui skema subsidi. "Ini hunian vertikal yang komersial saja seperti ini. Bagaimana kemudian yang subsidi? Bingung juga kita," katanya.
Erna juga menyoroti kondisi fisik bangunan yang berkaitan dengan kelayakan fungsi hunian. Ia mengingatkan agar persoalan seperti dinding yang retak tidak diabaikan karena keselamatan dan aksesibilitas merupakan bagian penting dalam penyediaan hunian vertikal.
"Kalau kita mau bicara soal kelayakan fungsi dan kita periksa lebih detail lagi, anggota-anggota DPR ini kritis. Ini ada lagi. Artinya, jangan pernah melupakan keselamatan dan berikan juga aksesibilitas untuk para disabilitas. Itu penting," tutupnya. (mun/we)
