Revitalisasi Terminal di Lampung Harus Jamin Keselamatan Pemudik Hadapi Lebaran 2024

PARLEMENTARIA, Lampung Selatan – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memprediksi bahwa jumlah orang yang akan melakukan mudik Lebaran 2024 mencapai 193,6 juta orang. Menanggapi hal ini, Komisi V DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke beberapa titik lokasi krusial mudik, salah satunya Provinsi Lampung.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras mengingatkan agar stakeholder terkait meningkatkan kewaspadaan sekaligus keamanan terminal. Sebab, terminal menjadi simpul arus antara pemudik dengan berbagai jenis transportasi mudik. Jika terjadi kelalaian, ungkapnya, kesalahan ini tidak bisa ditoleransi.

Pernyataan tersebut dirinya utarakan saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu (27/3/2024). Ia pun menegaskan revitalisasi terminal udara, darat, dan laut khususnya di Provinsi Lampung harus segera diselesaikan demi keselamatan pemudik.

Ia pun menegaskan revitalisasi terminal udara, darat, dan laut khususnya di Provinsi Lampung harus segera diselesaikan demi keselamatan pemudik.

“Kami (Komisi V DPR) masih mendengar keluhan dari masyarakat soal sarana dan prasarana untuk mudik ini. Kami gelar  agenda ini karena, menurut kami, penting untuk mengawasi seluruh kegiatan yang ada di setiap terminal yang menjadi simpul transportasi lainnya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tutur Iwan saat memimpin agenda kunjungan kerja.

Perlu diketahui, selama arus mudik Lebaran 2024, Provinsi Lampung menjadi titik krusial mudik. Berangkat dari kondisi ini, DPR RI melalui Komisi V DPR bersama mitra kerja kerap memantau perkembangan persiapan jelang arus mudik di Provinsi Lampung, di antaranya Bandara Udara Internasional Raden Inten II, Terminal Rajabasa, Tol Itera Kotabaru, dan Pelabuhan Bakauheni. Dari 4 (empat) titik lokasi tersebut, Terminal Rajabasa memperoleh sorotan dari Komisi V DPR. Berdasarkan pantauan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR di Terminal Rajabasa, situasi terminal terlihat sepi terhitung sejak dua minggu sebelum lebaran.Di sana, tidak terlihat peningkatan jumlah pengguna angkutan yang singgah. Setelah ditelusuri, ditemukan terminal bayangan di sekitar Jalan Soekarno-Hatta dan Bundaran Rajabasa. Keberadaan terminal bayangan ini dinilai menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga membuat fungsi terminal menjadi kurang efektif. Padahal, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat telah mengalokasikan peningkatan revitalisasi Terminal Penumpang type A Tahap I sebesar Rp7 Milliar pada tahun 2024. “Kami mendorong baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencari solusi yang efektif lewat kebijakan yang ditempuh. Masalah terminal bayangan serta sejauh mana revitalisasi telah dilaksanakan ini, harus segera diselesaikan,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. (ts/rdn)