Penyerahan Sertifikat Tanah untuk MBR di Kalsel Guna Pastikan Program Bedah Rumah Sah secara Hukum

PARLEMENTARIA, Banjar – Komisi II DPR RI melakukan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan kehadiran Komisi II itu dalam rangka agar MBR mendapatkan kepastian hukum atas tanah serta tempat tinggal yang mereka manfaatkan selama ini.

Hal tersebut disampaikan Rifqinizamy usai memimpin Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk MBR dihadiri Wakil Menteri ATR/ BPN RI Ossy Dermawan, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Kakantah se-Provinsi Kalimantan Selatan dan Pejabat Kementerian ATR/ BPN di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (2/9/2026). 

“Selain kepastian dan perlindungan hukum ke depan, jika rumah mereka tidak layak huni, maka program yang akan dilanjutkan oleh Pemerintah berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau "bedah rumah" yang selama ini banyak dilakukan di seluruh Indonesia,” terang Rifqinizamy saat wawancara dengan Parlementaria.  

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mengungkapkan adanya perubahan pola kebijakan dalam penanganan bedah rumah saat ini. Jika dahulu rumah diperbaiki terlebih dahulu baru kemudian sertifikatnya diurus, kini Pemerintah menerapkan skema sebaliknya untuk menghindari masalah tata kelola keuangan negara di kemudian hari.

"Kita pastikan tanahnya clear and clean dulu, tidak bermasalah, baru kemudian rumahnya dibedah. Kenapa? Karena kalau rumahnya sudah dibedah dan dana APBN-nya sudah terserap, tiba-tiba tanahnya bermasalah, ini kan nanti akan menjadi persoalan tata kelola keuangan di kemudian hari," tegas Rifqinizamy.

Menutup wawancara, mLegislator Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I ini berharap program ini dapat berjalan sukses di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap program ini bisa dilaksanakan dengan baik di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Dan karena itu, dua anggota kabinet ini hadir untuk memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” tandas Rifqinizamy. 

Sementara itu, Wakil Menteri Kementerian ATR/BPN Ossy Dermawan menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan penuh dari Komisi II DPR RI terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan legalitas hak atas tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada 40 orang penerima di dua desa, Kementerian ATR/BPN mencatat bahwa wilayah Kalimantan Selatan telah berhasil merealisasikan sebanyak 3.154 sertifikat pada tahun 2026 ini. Angka tersebut dipastikan akan terus bertambah melalui proses pendataan warga berpenghasilan rendah sesuai desilnya sebagaimana target pembangunan 3 juta rumah dari pemerintah.

“Jumlahnya akan terus bertambah karena sedang dilakukan pendataan terhadap masyarakat-masyarakat berpenghasilan rendah sesuai desilnya. Ini akan terus dilakukan sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Wamen ATR/BPN.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus berpesan kepada para warga penerima agar menjaga dan memanfaatkan aset tanah bersertifikat tersebut secara bijak. Kemendagri mengingatkan agar masyarakat tidak serta-merta menggadaikan sertifikat ke bank demi alasan ekonomi tanpa memperhitungkan aspek produktivitasnya.

“Pemerintah Daerah juga didorong untuk aktif membangun lingkungan yang sehat dengan membuka akses infrastruktur, jalan, dan ketersediaan air bersih. “Tentunya kita akan terus bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemda, DPR RI, BPN, dan seluruh stakeholder untuk bisa mengawal agar aset-aset ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Wamendagri.

Turut hadir dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan tersebut diantaranya Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan (Fraksi Partai Golkar), Iwan Kurniawan, Azis Subekti (Fraksi Partai Gerindra), Fauzan Khalid, (Fraksi Partai Nasdem). (pun/rdn)