Komisi IV DPR Soroti Ketimpangan Penyuluh Kehutanan, Dorong Penguatan SDM dan Kesejahteraan Petani Hutan

PARLEMENTARIA, Bogor — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, menyoroti ketimpangan jumlah penyuluh kehutanan saat memimpin agenda Kunjungan Kerja ke Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusgenri), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan di Rumpin, Kabupaten Bogor. Jika dibiarkan, ungkapnya, kondisi tersebut bisa berdampak pada optimalisasi pendampingan kelompok tani hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan.

“Bayangkan, satu orang penyuluh harus meng-cover hingga sepuluh kecamatan. Ini tentu tidak seimbang dan sangat mempengaruhi efektivitas pendampingan di lapangan,” ujar Kharis kepada Parlementaria usai memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Diklat Kehutanan Rumpin, Kabupaten Bogor, dalam kegiatan bertajuk “Temu Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan” di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Abdul Kharis bersama tim Anggota Komisi IV DPR menemui jajaran pejabat BP2SDM, penyuluh kehutanan, serta kelompok tani hutan. Dari hasil diskusi, dirinya memahami adanya sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait ketidakseimbangan antara jumlah penyuluh dengan luas wilayah binaan.

Maka dari itu, ia menegaskan agar Kementerian Kehutanan mempertimbangkan penambahan jumlah penyuluh kehutanan ke depan, agar pendampingan kepada masyarakat, khususnya kelompok tani hutan, bisa lebih optimal. Selain itu, imbuhnya, kebutuhan pendampingan juga harus menjadi perhatian utama.

Dirinya pun tidak ingin keterbatasan jumlah penyuluh berdampak pada minimnya bimbingan yang diterima kelompok tani hutan, meskipun potensi ekonomi yang dihasilkan cukup besar. “Nilai tukar ekonomi kelompok tani hutan di Jawa Barat sudah mencapai sekitar Rp19 miliar. Ini potensi besar yang masih bisa terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Tidak hanya itu saja, Politisi PKS juga menekankan pentingnya dukungan sarana dan prasarana, serta akses pemasaran bagi hasil produksi kelompok tani hutan agar nilai tambah yang diperoleh semakin maksimal. Walaupun begitu, ia mengapresiasi peran BP2SDM sebagai ujung tombak dalam pengembangan sumber daya manusia kehutanan.

Menurutnya, investasi di sektor ini memang tidak bersifat instan, tetapi sangat penting untuk mencetak generasi rimbawan yang berorientasi pada keberlanjutan. “Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak rimbawan sejati yang berpikir tentang keberlanjutan hutan,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR turut meninjau berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan budidaya madu dan jamur yang menjadi contoh pemanfaatan hutan secara produktif tanpa merusak kelestariannya. Pihaknya menegaskan, konsep pengelolaan hutan yang ideal adalah bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian hutan.

“Hutan harus memberikan kesejahteraan, tetapi tetap lestari. Itulah yang ingin kita dorong melalui penguatan kelompok tani hutan,” katanya.

Menanggapi, Kepala BP2SDM Indra Exploitasia Semiawan menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti masukan dari Komisi IV DPR RI, khususnya terkait formasi penyuluh kehutanan. “Ke depan, kami akan memetakan kebutuhan riil di lapangan, termasuk jumlah desa yang membutuhkan pendampingan, agar formasi penyuluh lebih seimbang,” ujarnya.

Indra juga menambahkan, peningkatan tidak hanya difokuskan pada jumlah, tetapi juga kualitas penyuluh agar mampu memberikan pendampingan yang lebih efektif.

“Kita tidak hanya bicara kuantitas, tetapi juga kualitas. Penyuluh harus memiliki kapasitas yang mumpuni agar kelompok tani hutan bisa berkembang dan mandiri,” pungkasnya. (rni/um)