//
Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan dalam Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi XII DPR RI ke Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan LPG subsidi. Kebijakan ini dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, daya beli, serta keharmonisan sosial.
“BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami kenaikan. Ini langkah yang sangat baik oleh pemerintah, menunjukkan bahwa Bapak Presiden Prabowo sangat empati dan peduli kepada masyarakat. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujar Rokhmat Ardiyan kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi XII DPR RI ke Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (23/4/2026).
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut berdampak langsung pada stabilitas ekonomi masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli serta keharmonisan sosial. “Ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan keharmonisan di tengah masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas kebijakan harga energi, ia juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur energi nasional. Rokhmat meminta agar fasilitas penyimpanan BBM dan LPG yang telah berusia puluhan tahun segera dilakukan peremajaan. Menurutnya, tangki penyimpanan atau storage tank memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan stok energi nasional.
“Storage tank yang sudah puluhan tahun harus segera diremajakan. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi menyangkut ketahanan energi dan masa depan bangsa,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti kondisi armada kapal Pertamina yang dinilai sudah berusia tua, serta tantangan pendangkalan di sejumlah pelabuhan yang berpengaruh pada distribusi energi. “Peremajaan kapal dan perbaikan pelabuhan sangat penting karena pelabuhan adalah instrumen utama distribusi BBM dan LPG,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII juga mencatat adanya perubahan positif dalam pola konsumsi BBM di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Terdapat penurunan penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite, serta peningkatan konsumsi BBM non-subsidi seperti Solar Dexlite, Solar Dex, dan Pertamax.
“Tadi kami mendapat laporan adanya penurunan pembelian Pertalite dan peningkatan penggunaan BBM non-subsidi. Ini kami apresiasi karena menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin baik,” kata Rokhmat.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menegaskan bahwa kunjungan kerja ini juga bertujuan untuk memastikan stabilitas dan ketersediaan BBM di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurutnya, pengawasan ini penting dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan energi masyarakat, baik untuk transportasi maupun aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Kami Komisi XII DPR RI berdiskusi dengan Direktur Pembinaan Hilir Migas dan juga sahabat-sahabat dari Pertamina Patra Niaga serta Eksekutif General Manager wilayah Jawa Tengah dan DIY. Kami mengecek sejauh mana stabilitas dan ketersediaan BBM secara umum, khususnya di Jawa Tengah dan DIY,” ujarnya saat kunjungan berlangsung.
Ia menambahkan, Komisi XII ingin memastikan distribusi BBM berjalan lancar tanpa hambatan, terutama di daerah yang memiliki mobilitas tinggi seperti Yogyakarta. Oleh karena itu, ia mendorong agar hasil kunjungan kerja tidak berhenti pada diskusi semata, melainkan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Tentu, Kunjungan Kerja Masa Reses ini kami harapkan tidak selesai hanya dengan pertemuan saja, tetapi juga harus berujung pada hadirnya kebijakan yang diimplementasikan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan masyarakat,” tegasnya.
Komisi XII berkomitmen untuk terus mengawal sektor energi nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan BBM agar tetap terjangkau dan merata. Penguatan infrastruktur serta pengawasan distribusi diharapkan dapat memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi secara optimal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. (aas/aha)
