BBM Subsidi

10 artikel dengan tag ini

Solar Subsidi Diserbu Truk Industri, Komisi VI DPR Desak Tindakan Tegas

Industri dan Pembangunan12 Agustus 2026

Solar Subsidi Diserbu Truk Industri, Komisi VI DPR Desak Tindakan Tegas

PARLEMENTARIA, Manado — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa maraknya antrean kendaraan, khususnya truk di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara, bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan BBM. Menurutnya, antrean tersebut dipicu oleh praktik pembelian BBM bersubsidi oleh pihak-pihak yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi.

12 Agustus 2026

Meitri: Sistem Barcode BPH Migas Perlu Dipertajam Demi Bisa Deteksi Penyimpangan BBM Bersubsidi

Industri dan Pembangunan24 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Meitri: Sistem Barcode BPH Migas Perlu Dipertajam Demi Bisa Deteksi Penyimpangan BBM Bersubsidi

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menegaskan sistem barcode yang dikembangkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus mampu menjadi instrumen pengawasan yang efektif untuk mendeteksi penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini menjadi sorotannya sebab pemanfaatan teknologi harus memastikan subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Komisi XII Ungkap Penyebab Kelangkaan BBM di Sumatera

Industri dan Pembangunan24 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Ungkap Penyebab Kelangkaan BBM di Sumatera

PARLEMENTARIA, Bandung Barat – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon mengungkap dua faktor utama yang menyebabkan kelangkaan dan antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sumatera, yakni terganggunya distribusi serta dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, kedua persoalan tersebut perlu segera ditangani agar pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga.

Meitri Citra Dorong Perbaikan Distribusi BBM Bersubsidi agar Kelangkaan Tak Terulang

Industri dan Pembangunan23 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Meitri Citra Dorong Perbaikan Distribusi BBM Bersubsidi agar Kelangkaan Tak Terulang

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi agar persoalan kelangkaan maupun antrean panjang di sejumlah SPBU tidak kembali terjadi. Baginya, penguatan pengawasan diperlukan untuk menjamin ketersediaan energi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komisi VI Akan Panggil Pertamina Pasca Kenaikan BBM Nonsubsidi

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Akan Panggil Pertamina Pasca Kenaikan BBM Nonsubsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR akan meminta penjelasan dari PT Pertamina (Persero) terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk potensi peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan stok BBM bersubsidi. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak dapat dilepaskan dari kondisi global yang masih penuh ketidakpastian.

Ateng Sutisna: Ada Risiko Inflasi Lanjutan di Balik Kenaikan BBM Non Subsidi

Industri dan Pembangunan12 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Ateng Sutisna: Ada Risiko Inflasi Lanjutan di Balik Kenaikan BBM Non Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat dampak langsung kenaikan harga BBM non subsidi terhadap inflasi. Menurutnya, pemerintah juga perlu mewaspadai efek rambatan yang berpotensi menekan biaya transportasi, logistik, hingga harga barang kebutuhan masyarakat.

Budi Kanang: Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Industri dan Pembangunan11 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Budi Kanang: Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah pelemahan rupiah berpotensi menekan daya beli kelas menengah. Menurutnya, kelompok ini menjadi salah satu pihak yang paling rentan karena tidak mendapatkan perlindungan seperti subsidi atau operasi pasar yang umumnya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

Kenaikan BBM Tak Terhindarkan, Sartono Tekankan Perlindungan Masyarakat

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Kenaikan BBM Tak Terhindarkan, Sartono Tekankan Perlindungan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi dampak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi. Menurutnya, kebijakan yang mengikuti dinamika harga pasar internasional tersebut perlu diimbangi dengan program-program yang dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Antisipasi Terjadinya Migrasi Massif Pengguna Pertamax ke BBM Subsidi, Jangan Ada Penimbunan!

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Antisipasi Terjadinya Migrasi Massif Pengguna Pertamax ke BBM Subsidi, Jangan Ada Penimbunan!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter.

Jelang Libur Panjang Iduladha, Komisi XI Soroti Peran Pertamina Distribusi BBM Bersubsidi

Ekonomi dan Keuangan24 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Jelang Libur Panjang Iduladha, Komisi XI Soroti Peran Pertamina Distribusi BBM Bersubsidi

PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menyoroti peran strategis PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga stabilitas distribusi energi nasional, khususnya memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode Hari Raya Iduladha. Menurutnya, keberadaan Fuel Terminal Boyolali menjadi salah satu simpul penting distribusi energi di wilayah Jawa Tengah untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.