Meitri Citra Dorong Perbaikan Distribusi BBM Bersubsidi agar Kelangkaan Tak Terulang

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi agar persoalan kelangkaan maupun antrean panjang di sejumlah SPBU tidak kembali terjadi. Baginya, penguatan pengawasan diperlukan untuk menjamin ketersediaan energi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Surabaya, Rabu (22/7/2026), dalam rangka meninjau kondisi pasokan energi, distribusi BBM bersubsidi, dan keandalan sistem kelistrikan.

"Kehadiran Komisi XII sebagai fungsi pengawasan tidak lain untuk mengapresiasi kinerja mitra kerja, khususnya PLN di sektor kelistrikan, Pertamina di sektor BBM dan gas, serta BPH Migas yang terus memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal," ujar Meitri.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, berdasarkan paparan para mitra kerja, berbagai kendala yang sebelumnya sempat terjadi, baik terkait distribusi BBM bersubsidi maupun gangguan pasokan listrik di Jawa Timur, telah ditangani sehingga kondisi pelayanan kini kembali normal. "Alhamdulillah semuanya dapat diatasi dengan baik oleh mitra kerja kami. Harapannya tentu kendala-kendala yang pernah terjadi di Jawa Timur tidak terulang kembali," Meitri.

Selain mengevaluasi distribusi BBM bersubsidi, Komisi XII juga mengapresiasi upaya PLN dalam memperluas rasio elektrifikasi melalui program bantuan pemasangan listrik gratis serta pembangunan jaringan listrik hingga menjangkau desa dan dusun yang masih membutuhkan akses energi. 

"Program-program PLN, termasuk bantuan pemasangan listrik tanpa biaya, diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang hingga kini masih membutuhkan akses penerangan listrik," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi XII DPR RI juga memperoleh penjelasan dari BPH Migas mengenai hasil evaluasi pengawasan distribusi BBM bersubsidi di berbagai daerah, termasuk implementasi sistem barcode sebagai upaya memastikan subsidi energi tepat sasaran sekaligus mencegah terulangnya antrean dan kelangkaan BBM. "Kami mendengar langsung paparan BPH Migas bahwa evaluasi sudah dilakukan di lapangan dan mereka menjamin persoalan antrean maupun distribusi BBM bersubsidi tidak akan kembali mengalami kendala yang sama," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Nusantara Power Ruly Firmansyah menjelaskan bahwa kesiapsiagaan sistem kelistrikan menjadi prioritas utama perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan listrik di Jawa Timur. Menurutnya, seluruh sistem didukung pusat kendali yang beroperasi selama 24 jam, personel siaga, serta berbagai peralatan cadangan seperti Uninterruptible Power Supply (UPS) bergerak dan generator set untuk memastikan gangguan dapat ditangani secara cepat.

Selain melayani kebutuhan masyarakat, sistem tersebut juga disiapkan untuk menjamin keandalan pasokan listrik pada berbagai objek vital dan kegiatan strategis, seperti bandara, rumah sakit, kawasan industri, pelabuhan, instalasi penyediaan air minum, pusat pemerintahan, hingga fasilitas TNI dan Polri.

Komisi XII DPR RI menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor energi guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran, pasokan listrik tetap andal, serta pelayanan energi kepada masyarakat semakin berkualitas dan tidak lagi diwarnai persoalan kelangkaan maupun gangguan distribusi. (tra/um)